Sekarang, pandemi ini seolah sudah jadi bagian dari keseharian kita, tanpa ada lagi rasa asing.
Perubahan ini akan terus bertahan, meski pandemi ini nantinya telah selesai.
Bahkan dalam urusan konsolidasi demokrasi, sejumlah negara menyesuaikan Pemilihan Umum baik lokal maupun nasional dengan adaptasi menyesuaikan protokol kesehatan.
Di Indonesia, Pilkada 2020 di tengah pandemi membuat KPU bersama DPR dan Pemerintah mengefektifkan kampanye melalui media virtual atau daring.
Melihat potensi itu, menjamurnya bisnis EO pertemuan virtual atau daring akan menjadi fenomena tersendiri dalam Kontestasi Pilkada Serentak Tahun 2020.
Seperti yang diharapkan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam berbagai kesempatan seperti saat di Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI dan Penyelenggara Pemilu, atau saat memberikan pengarahan di Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak di sejumlah daerah yang telah dikunjungi Mendagri secara marathon selama ini, munculnya bisnis kreatif baru berupa event organizer bagi acara-acara virtual (EO Virtual) mendapat perhatian dan dukungan positif dari mantan Kapolri tersebut.
Jasa EO Virtual yang belakangan ini banyak dipakai kalangan bisnis, dalam hemat Mendagri, dapat diterapkan pada penyelenggaraan kampanye Pilkada, sehingga aman dari COVID-19 serta menggerakkan kegiatan ekonomi digital berbasis kreativitas yang banyak digeluti anak-anak muda.
"EO bisa mendisain even kampaye tatap muka yang diikuti peserta 50 orang, misalnya, namun kemudian dikoneksikan dengan jaringan medsos secara virtual lewat live streaming (siaran langsung) online dan channel digital lainnnya, sehingga bisa diikuti audiens yang lebih banyak, hingga menjangkau ratusan bahkan ribuan orang," kata Mendagri, (24/08/2020).
Menurut data dari pelaku industri ini, satu siaran langsung bisa menarik sedikitnya 4.000-5.000 akun penonton.
Bentuk acara siaran langsung bermacam-macam, mulai dari yang dikemas sebagai bincang-bincang, seminar, konferensi pers hingga yang berbentuk hiburan. Jumlah audiens bahkan bisa meningkat lebih dari tiga kali lipat pada acara-acara yang bersifat hiburan.
Mendagri memberi perhatian terhadap hal ini karena Pilkada kini telah memasuki tahap kampanye. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) disyaratkan bahwa kampanye wajib mengikuti protokol kesehatan, antara lain dengan pembatasan peserta rapat umum tatap muka langsung 50 orang.
