Meskipun sudah tersiar berita bahwa Presiden Jokowi menginstruksikan para menteri tidak boleh mengambil keputusan strategis, seperti mengganti pejabat eselon satu di kementerian atau merombak pengurus Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sampai dilantiknya anggota kabinet yang baru, ternyata tetap ada pengecualian.
KEMBALI KE ARTIKEL
