Wakil Presiden Mahasiswa UIN Ar-Raniry, Luqmanul Hakim  mengatakan, rencana pembelian pesawat N219 itu harus dikaji ulang. Pasalnya, Aceh sudah memiliki tiga pesawat patroli yang dihibahkan oleh Yayasan Lauser International (YLI) di Hanggar Lanud Iskandar Muda, Aceh Besar.
"Pemerintah Aceh sudah melakukan overhaul yaitu memeriksa komponen di dalam mesin untuk mengembalikan performa mesin yang telah menghabiskan dana Rp 1,3 miliar," kata Luqmanul Hakim di Banda Aceh, Sabtu (14/12/2019).
Karena itu, kata Luqman, pembelian empat unit pesawat melalui PT Dirgantara Indonesia ini sama sekali tidak menguntungkan rakyat serta tidak memberikan manfaat menyeluruh kepada masyarakat Aceh.
"Jadi untuk apa Aceh membeli empat unit pesawat melalui PT Dirgantara Indonesia hal itu sama sekali tidak menguntungkan rakyat Aceh dan memberikan manfaat menyeluruh kepada masyarakat Aceh pada umumnya itu hanya kebutuhan para elite saja," ujarnya.
Ia menambahkan, di tengah kondisi ini seharusnya DPR Aceh berada bersama rakyat dan menolak secara tegas rencana pembelian pesawat itu.
"Seharusnya DPRA berada di sisi rakyat untuk memperjuangkan hak rakyat karena pengadaan ini harus melalui persetujuan DPRA hal ini sesuai dengan PP No. 12 Tahun 2019 apakah DPRA hari ini cuma tidur-tidur saja tidak memikirkan kesejahteraan rakyatnya," jelas Luqman.
"Sadarlah wahai wakil rakyat kalian diutus untuk memperjuangkan aspirasi rakyat bukan malah sebaliknya," tutup Luqman.
