Komunikasi Kelapa Sawit di Dalam Negeri Perlu Perbaikan Serius

Kerja besar Indutri sawit Indonesia bukan pada mencari jawaban tepat dan strategis dalam menjawab serangan dan kampanye hitam dari negara Eropa dan Amerika.  Karena jika dilihat secara kaca pandangan terbalik,  atau LSM, maka arasi negative tersebut sejatinya adalah cara mereka untuk mengajak para pelaku usaha ini untuk menjalankan usaha sesuai prinsip yang juga berkelanjutan yang dalam beberapa poin juga masuk dalam program SDGs-nya PBB.

Suka atau tidak, b  masih banyak kekurangan dan pelanggaran yang terjadi dalam praktek bisnis ini di dalam negeri.  Perbaikan  terhadap kekurangan inilah yang semestinya mendapat perhatian lebih untuk selanjutnya menjadi bukti bagus yang diperlihatkan jika serangan sama kembali datang.

Sebab, keburukan sawit yang dikampanyekan dalam narasi negative oleh Uni Eropa dan negara-negara lainnya juga menyebut bahwa  sawit juga menjadi biang keladi, untuk masalah  kesehatan, perdagangan, selain  lingkungan hidup. Tak hanya itu,  politik luar negeri Indonesia juga harus hati-hati dalam urusan dalam satu negara. Itu bisa dibaca saat India sudah mulai mempersulit ekspor minyak sawit Malaysia karena isu politis Khasmir.
 
Melihat dari luasnya cakupan dimensi yang dikandung oleh industri ini, maka  diplomasi sawit ini masih akan menjadi tantangan. Atau seperti dalam bahasa Staf Ahli Bidang Diplomasi Ekonomi Menteri Luar Negeri Ina Hagniningtyas Krisnamurthi, yang diperlukan oleh seluruh stake hoder sawit dalam negeri adalah duduk dan bicarakan seluruh masalah secara terbuka. Karena dari sana akan terlihat apa saja yang sudah dan belum dilakukan dan itu hanya bisa diselesailan lewat tindak aksi jika semua pihak terlibat.

Menurut Ina, faktor yang jadi penghambat utama saat para pihak bertemu terjadi karena masing-masing cenderung ngotot dengan kepentingan masing-masing sehingga kerap berujung tensi tinggi alias emosional.

Padahal, jika para pihak tersebut sadar bahwa yang dibicarakan adalah peluang untuk peningkatan kesejahteraan, maka mereka semestinya mau ketemu bersama  tentang sawit di luar sana dapat menyampaikannya dengan senyum karena memang benar-benar ini membawa kesejahteraan pada masyarakat. Apalagi sawit Indonesia dengan label ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) sudah sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan PBB alias SDGs (Sustainable Development Goals) yang goalnya adalah kesejahteraan masyarakat.

Namun dua hal tersebut masih harus diperkuat data lapangan, ini dengan tujuan agar para diplomat Indonesia tak bicara kosong ketika ditanya persoalan sawit Indonesia oleh diplomat bangsa lain, jawaban yang diberikan tak asal bunyi, alias datanya musti bagus.

Maka, persoalan terbesar sawit Indonesia bukan dari kampanye massif dari banyak negara dan atau blok perdagangan semacam Uni Eropa. Masalah dan penyelesaiannya ada di dalam negeri yaitu komunikasi, so para stake holder sawit, mari terus jaga komunikasi agar salah satu devisa ekspor non migas utama negara ini tak redup seperti sejarak kelam beberapa jenis produk unggulan Indonesia di masa lalu.