Sistem demokrasi, sebagai bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat, dianggap sebagai tonggak kemajuan dan kebebasan dalam banyak masyarakat. Namun, dalam kompleksitasnya, ada kecenderungan bahwa sistem demokrasi sering kali disambut dengan ketidakpastian, ketegangan, dan konflik. Di balik tirai kebebasan yang dijanjikan, sering kali terdapat ketidakefektifan, ketidaksetaraan, dan bahkan kegelapan yang muncul.  Tulisan ini bertujuan untuk menggali permasalahan tersebut, dengan fokus pada dampak kegelapan dalam sistem demokrasi dan konsekuensi dari kebebasan tanpa kecerdasan intelektual. Mari kita melihat Ini di indonesia dimana  Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam hal demokrasi sejak reformasi tahun 1998.  Namun, di balik kemajuan tersebut, terdapat sisi gelap yang mengancam kualitas demokrasi dan keberlangsungan sistem politik.  Salah satu sisi gelap demokrasi di Indonesia adalah ketidaksetaraan dalam partisipasi politik. Meskipun Indonesia secara resmi mengakui prinsip kesetaraan dalam hak politik, kenyataannya, masih terdapat hambatan-hambatan yang menghalangi sebagian masyarakat untuk berpartisipasi secara merata dalam proses politik.  Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, status ekonomi, dan akses terhadap informasi masih menjadi kendala bagi sebagian besar rakyat Indonesia untuk aktif dalam politik. Sisi gelap lainnya dari demokrasi di Indonesia adalah tingkat ketidaktransparanan dan korupsi yang masih tinggi.  Praktik korupsi, baik di tingkat nasional maupun lokal, telah menghambat pembangunan ekonomi dan sosial, serta merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketidaktransparanan dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran juga menjadi masalah serius yang menghalangi perkembangan demokrasi yang sehat.  Polarisasi dan Konflik Politik ,Selain itu, polarisasi politik yang semakin meningkat juga menjadi sisi gelap demokrasi di Indonesia. Perpecahan antara kelompok-kelompok politik, agama, dan etnis telah memicu konflik sosial dan politik yang merugikan stabilitas nasional. Ketidakmampuan untuk mencapai kesepakatan politik yang inklusif dan saling menghormati juga telah menghambat kemajuan demokrasi di Indonesia. Upaya Perbaikan Meskipun demikian, ada upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi sisi gelap demokrasi di Indonesia. Pertama, penguatan lembaga-lembaga demokratis, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), harus terus didorong untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.  kedua pendidikan politik dan partisipasi publik harus ditingkatkan untuk memperkuat kesadaran politik dan kemampuan masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Ketiga, dialog dan rekonsiliasi antarberbagai kelompok politik, agama, dan etnis harus dipromosikan untuk mengurangi polarisasi dan konflik politik, Mari kita meliha  lebih jauh bahwa  Sistem demokrasi, pada dasarnya, menjanjikan keadilan, partisipasi, dan kebebasan bagi seluruh warga negara. Namun, dalam realitasnya, kegelapan dapat muncul dalam berbagai bentuk, mengancam esensi demokrasi itu sendiri. Salah satu kegelapan yang muncul adalah manipulasi politik, di mana elit politik memanfaatkan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.  Praktek korupsi, politik uang, dan penyalahgunaan wewenang menjadi cerminan dari kegelapan ini, menggiring sistem demokrasi ke jurang ketidakpercayaan dan ketidakstabilan. Selain itu, kegelapan dalam sistem demokrasi juga tercermin dalam ketidaksetaraan akses terhadap kekuasaan dan sumber daya.  Meskipun demokrasi seharusnya memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara, kenyataannya, terdapat kesenjangan yang besar antara mereka yang berkuasa dan yang tidak. Dominasi oleh kelompok elit, baik dalam ranah politik maupun ekonomi, menjadi penghambat bagi partisipasi yang merata dan adil dalam proses demokrasi. Dampak Kebangkitan Kebabasan tanpa Kecerdasan Intelektual.  Dalam konteks kegelapan dalam sistem demokrasi, kebebasan tanpa kecerdasan intelektual dapat menjadi bumerang yang membawa dampak negatif yang signifikan. Kecerdasan intelektual, sebagai kemampuan untuk berpikir kritis, menganalisis informasi, dan membuat keputusan yang rasional, seharusnya menjadi pendamping setiap warga negara dalam menjalani kehidupan demokratis.  Namun, ketika kebebasan dijunjung tinggi tanpa kesadaran akan pentingnya kecerdasan intelektual, masyarakat rentan terhadap manipulasi, disinformasi, dan penyebaran pandangan sempit yang berpotensi merusak stabilitas demokrasi. Salah satu dampak dari kebebasan tanpa kecerdasan intelektual adalah polarisasi politik yang meningkat. Tanpa kemampuan untuk melakukan penilaian yang obyektif dan kritis terhadap informasi yang diterima, individu cenderung terperangkap dalam giringan opini yang ekstrem dan terpolarisasi. Hal ini dapat mengakibatkan pecah belah masyarakat, hilangnya toleransi, dan bahkan konflik sosial yang lebih besar. Selain itu, kebebasan tanpa kecerdasan intelektual juga dapat memicu penyebaran disinformasi dan hoaks. Dalam era digital saat ini, di mana informasi dapat dengan mudah disebarkan melalui berbagai platform media sosial, kemampuan untuk menyaring informasi yang akurat dan dapat dipercaya menjadi sangat penting. Namun, tanpa kecerdasan intelektual yang memadai, individu rentan terhadap manipulasi informasi yang berpotensi merusak opini publik dan proses demokrasi itu sendiri.
 Mengantisipasi dalam hal ini Untuk mengatasi tantangan kegelapan dalam sistem demokrasi dan dampak kebebasan tanpa kecerdasan intelektual, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pertama, pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kecerdasan intelektual dan kritis menjadi kunci utama. Pendidikan demokrasi yang memadai, termasuk literasi media dan keterampilan berpikir kritis, harus diperkuat dalam kurikulum pendidikan formal dan informal.  Selain itu, penguatan lembaga-lembaga demokratis, seperti media independen, lembaga penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil, juga menjadi langkah yang penting. Kebebasan pers yang sehat, sistem hukum yang independen, dan partisipasi aktif masyarakat sipil dapat membantu mengawasi dan mengimbangi kekuasaan politik yang berpotensi menimbulkan kegelapan dalam sistem demokrasi.  Dengan demikian, melalui kesadaran akan tantangan kegelapan dalam sistem demokrasi dan perlunya kebebasan yang diiringi dengan kecerdasan intelektual, masyarakat dapat membangun fondasi yang lebih kokoh untuk menjaga dan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Hanya dengan kesadaran dan tindakan bersama, kita dapat mewujudkan cita-cita demokrasi yang sejati dan berkelanjutan.
