Sekarang di kalangan buruh muncul gunjingan baru, yaitu anak buruh dilarang kuliah di PTN. hal ini muncul, setelah dimana mana PTN memberlakukan UKT bagi mahasiswa nya, kemudian mahasiswa demo, karena menganggap kenaikan UKT terlalu tinggi dan tidak bisa dijangkau.
Persoalan buruh tidak jauh dari kehidupan masalah pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Ekonomi buruh salah satunya ditentukan dari upah yang didapat dalam tiap bulannya. Besaran upah setiap tahun ditetapkan oleh pemerintah tingkat propinsi dengan sebutan UMP.
Upah Minimum Provinsi ( UMP) adalah sebagai patokan besarnya penghasilan buruh di setiap wilayah.
Gunjingan anak buruh dilarang kuliah di PTN itu muncul, merupakan rasa kekhawatiran buruh tidak bisa mengkuliahkan anak anaknya di PTN, karena rendahnya UMP dan tingginya UKT.
UKT versus UMP
"Rata rata mahasiswa nya dari Jawa Tengah tentu gak masuk akal biaya IPI segitu, tapi UMP ( upah minimum provinsi) masih berkisar Rp 2 juta" jelas Rozaq yang juga Menko Sospol BEM KM UNNES dalam suatu kesempatan orasi.
Cuplikan berita tersebut diatas hanya satu dari sekian ratus berita yang tersiar di berbagai halaman media sosial, terkait Uang Kuliah Tunggal ( UKT) dan atau Iuran Pembangunan Institusi ( IPI). Kebetulan Mahasiswa Unnes Semarang menghubungkan UKT dengan UMP dalam orasinya.
Beberapa perguruan tinggi negeri ternama baik di Jawa maupun di Sumatera sibuk oleh aksi mahasiswa yang menuntut peninjauan kembali UKT di kampus nya.
Berita sedikit heboh, tentang UKT, setelah dilaporkan nya Khariq Anhar, seorang mahasiswa pertanian Universitas Riau ke Polisi oleh Rektor nya sendiri. Khariq dilaporkan ke polisi karena mempermasalahkan UKT di Kampusnya.( 7/5/2024).
Mahasiswa semester 8 itu dilaporkan ke polisi setelah mengaploud video yang isinya ada kalimat menyebutkan bahwa Rektor sebagai Broker Pendidikan dalam hal penetapan UKT.
Setelah ramai diberitakan bahwa yang dilaporkan ke polisi itu ternyata adalah mahasiswa nya sendiri, maka rektor mencabut laporan polisinya.
Apa UKT itu dan hubungan nya dengan UMP?
Permendikbud No. 55 Tahun 2013 pasal 1 ayat 3, yakni setiap mahasiswa hanya membayar satu komponen saja per semester. Membayar satu komponen saja itu yang disebut UKT.
Jadi UKT adalah singkatan dari Uang Kuliah Tunggal, yang merupakan sebuah sistem pembayaran yang saat ini berlaku untuk seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang mahasiswa nya masuk melalui jalur SNMPTN atau SBMPTN di seluruh Indonesia .
IPI merupakan biaya pendidikan selain Uang Kuliah Tunggal (UKT). Berbeda dengan UKT yang dibayarkan per semester, IPI dibayarkan satu kali di awal kuliah
Iuran Pengembangan institusi (IPI) wajib dibayar, diawal perkuliahan (IPI dibayar satu kali selama menjadi mahasiswa). Peserta dapat memilih nominal IPI saat mendaftar online. Nominal IPI disesuaikan dengan kemampuan ekonomi peserta.
Landasan hukum besaran UKT dan IPI tahun 2024 yaitu,
Pertama, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT). Pasal 5 ayat (1) huruf a dan ayat (3),
Kedua, Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54/P/2024 tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi.
Kedua produk hukum tersebut digunakan sebagai dasar proses penetapan tarif UKT di PTN. Sebelum PTN memutuskan UKT, Rektor bersangkutan konsultasi terlebih dahulu dengan Kementerian.
Kemudian untuk apa penggunaan UKT dan IPI?. UKT dan IPI diperuntukan bagi segala urusan kegiatan mahasiswa, diantara nya biaya subsidi KKN, praktek kerja lapangan dan wisuda.
Sebagai gambaran disajikan besaran UKT dan IPI tahun 2023 salah satu PTN di Jawa Tengah,
Iuran Pembangunan Institusi ( IPI), Berikut besaran biaya IPI atau uang pangkal, yang perlu dibayar calon mahasiswa yang lolos jalur mandiri.
1: Rp 5.000.000
2: Rp 10.000.000
3: Rp 15.000.000
4: Rp 20.000.000
5: Rp 25.000.000
Sebagai gambaran besaran UKT tahun 2023 salah satu PTN di Jawa Tengah:
UKT kelompok 1: Rp 500.000.
UKT kelompok 2: Rp 1.000.000.
UKT kelompok 3: Rp 2.500.000 hingga Rp 3.500.000.
UKT kelompok 4: Rp 3.200.000 hingga Rp 4.400.000.
UKT kelompok 5: Rp 4.500.000 hingga Rp 5.500.000.
UKT kelompok 6: Rp 5.100.000 hingga Rp 7.150.000.
UKT kelompok 7: Rp 5.700.000 hingga Rp 8.250.000.
Bagaimana dengan UMP?
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Ada tiga komponen, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu, untuk menghitung kenaikan upah minimum menurut Peraturan Pemerintah itu.
Menurut Peraturan Pemerintah No 51 tahun 2023 tentang pengupahan, maka diputuskan oleh ke 6 gubernur provinsi di Pulau Jawa, sebagai berikut:
1. Banten : Rp2.727.812 (Naik 2,50%)
2. DKI Jakarta : Rp5.067.381 (Naik 3,38%)
3. Jawa Barat : Rp2.057.495 (Naik 3,57%)
4. Jawa Tengah : Rp2.036.947 (Naik 4,02%)
5. D.I. Yogyakarta : Rp2.125.897 (Naik 7,27%)
6. Jawa Timur : Rp2.165.244 (Naik 6,13%)
Bila disanding kan data UKT salah satu PTN di Jawa Tengah dengan UMP Jawa Tengah, maka rekomendasi nya, diperlukan analisis lanjutan.
Bagi buruh di Jawa Tengah dengan UMP 2 juta, lalu kemudian bagaimana menyikapi nya bila ingin anaknya kuliah di PTN? sekalipun masuk UKT kelompok 1. Ini juga rekomendasi nya diperlukan analisis lanjutan.
