Mohon tunggu...
KOMENTAR
Kebijakan

Tak Hanya Terbitkan SK Bupati, Bupati Harus Turun ke Masyarakat

25 Juli 2021   18:54 Diperbarui: 26 Juli 2021   06:38 194 4

Dalam kasus lonjakan  Covid-19 sebulan ini, Presiden turun langsung mengecek beberapa fasilitas dalam penanganan Covid-19 beserta dampak yang ditimbulkannya. Terakhir  presiden dengan berpakaian putih mengecek langsung ketersediaan obat anti virus di salah satu apotek.

Di Tingkat Provinsi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengecek langsung ketersediaan oksigen dibeberapa Rumah Sakit dan produsen maupun distributor oksigen di Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Menyapa langsung warga masyarakat yang melakukan isolasi mandiri di rumah maupun dilokasi terpusat.

Tentunya kedua Pemimpin ini harus menjadi contoh, pola kepemimpinan dan pola komunikasi publik kepada masyarakat.

Bupati harus mampu mendata dan memetakan serta menitiberatkan sektor mana yang menjadi prioritas. Komunikasi yang efektif dan langsung kemasyarakatan dengan cara menyapa langsung masyarakat baik secara tatap muka maupun secara virtual.

Rakyat perlu langsung diajak komunikasi, apa saja keluhannya, apa saja kesulitannya, apa saja kebutuhannya dan bagaimana cara mengatasinya dengan cepat.

Dalam kondisi Pandemi Covid-19 dan tentunya pada masa-masa yang akan datang Bupati dalam menjalankan kebijakan dan kontrolnya tidak hanya menerbitkan Surat Keputusan Bupati, Peraturan Bupati atau hanya Surat Edaran yang setelah itu tidak ada komunikasi dengan masyarakatnya.

"Sekarang teori konvensional dalam sosialisasi, hanya dengan terbitkan SK terus kemudian diumumkan, itu gak bisa, gak jalan"

Tentunya Bupati dengan jajarannya harus mencontoh Gubernur dan Presidennya, mau blusukan dan cek langsung ketersediaan obat, Oksigen, BOR di RS, tempat Isoman sampai seberapa kepatuhan warga masyarakat menjalankan protokol kesehatan.

Sebagai contoh, kasus kelangkaan oksigen untuk Rumah Sakit Umum Daerah yang diduga menyebabkan kasus kematian sampai puluhan jiwa, ini menjadi fokus penanganan Bupati. Ketersediaan oksigen harus "dikawal" khusus. Harus jelas  perencanaannya, seberapa banyak ketersediaan saat normal dan seberapa banyak yang harus disiapkan  bila ada lonjakan kebutuhan pasien yang mendesak, harus dapat direncanakan. Upaya negosiasi dengan distributor maupun produsen oksigen harus ditempuh secara optimal.


Di lapangan Pemimpin harus bisa berdialog langsung dengan Rakyatnya dan memberikan solusi cepat. Tidak hanya melayani dialog dengan berapa orang yang mengatas-namakan Rakyat. Ancaman kerahkan demo di tengah pandemi sudah tidak  laku dijual buktinya tanggal 24 Juli tidak ada apa-apa !

KEMBALI KE ARTIKEL


LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun