Kehadiran militer Rusia di Ukraina dimulai pada tahun 2014. Pada bulan November 2013, Presiden Ukraina Viktor Yanukovych, di bawah tekanan Kremlin, gagal menandatangani perjanjian asosiasi dan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa.
Sebaliknya, ia setuju untuk bergabung dengan Uni Ekonomi Eurasia yang dipimpin Rusia. Rakyat Ukraina merasa dikhianati dan turun ke jalan. Demonstrasi jalanan selama berbulan-bulan menyebabkan beliau dicopot pada awal tahun 2014.
Rusia menanggapinya dengan mengirimkan pasukan tak bertanda untuk menduduki semenanjung Krimea di Ukraina dengan dalih "melindungi rakyat Rusia." Hal ini diikuti oleh campur tangan militer di Ukraina timur.
Setelah delapan tahun konflik dengan intensitas rendah, Rusia melakukan invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022. Musim panas lalu, Uni Eropa menawarkan status pencalonan ke Ukraina. Perundingan aksesi telah dimulai tepat satu dekade setelah Yanukovych mengingkari janjinya.
Kehadiran militer Rusia di Moldova merupakan warisan Uni Soviet. Ketika Uni Soviet hancur, Moldova yang saat itu menjadi bagian dari Uni Soviet, mendeklarasikan kemerdekaan. Pada saat yang sama, wilayah Transnistria yang dianggap oleh masyarakat internasional sebagai bagian dari Moldova, mencoba mendeklarasikan kemerdekaan.
Perang pecah antara Moldova dan kelompok separatis pada awal tahun 1990an dan Rusia mendukung kelompok separatis tersebut. Pada tahun 1999, Rusia setuju untuk menarik semua pasukan dan persenjataannya dari Moldova pada akhir tahun 2002 tetapi tidak pernah menindaklanjutinya. Saat ini, 2.000 tentara Rusia masih bermarkas di wilayah yang memisahkan diri tersebut.
Sejak tahun 1990-an, Moldova terombang-ambing antara pemerintah yang pro-Rusia dan pro-Eropa. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pemilu telah mengembalikan pemerintahan yang pro-Eropa ke tampuk kekuasaan. Invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 merupakan peringatan bagi Moldova dan pemerintah sejak itu berupaya menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Eropa. Moldova akhirnya diberikan status kandidat Uni Eropa tahun lalu dan akan segera memulai pembicaraan aksesi dengan Brussels.
Setelah Revolusi Mawar 20 tahun lalu, Georgia menyatakan ingin bergabung dengan Uni Eropa dan NATO. Pada tahun 2008, setelah NATO menyatakan bahwa Georgia akan bergabung dengan aliansi tersebut suatu saat nanti tanpa berkomitmen pada batas waktu yang pasti, Rusia melakukan invasi. Setelah perang brutal selama lima hari pada Agustus 2008, Rusia terus menduduki sekitar 20 persen wilayah Georgia.
Sejak munculnya kembali negara-bangsa di Eropa Timur setelah jatuhnya Uni Soviet, proses perluasan Uni Eropa telah menjadi topik perdebatan di seluruh Eropa. Beberapa orang berpendapat bahwa Uni Eropa berkembang terlalu cepat pada tahun-tahun setelah Perang Dingin dan tanpa diperlukan reformasi kelembagaan yang tepat untuk mengakomodasi begitu banyak anggota baru.
Misalnya, beberapa isu kebijakan seperti isu-isu yang berkaitan dengan urusan luar negeri, pertahanan dan sanksi ekonomi memerlukan kebulatan suara di antara para anggota sebelum keputusan dapat diambil. Artinya, hanya satu dari 27 negara yang dapat menghalangi inisiatif besar dalam kebijakan luar negeri dan pertahanan. Beberapa anggota Uni Eropa telah menyerukan agar hal ini diubah sebelum anggota baru dimasukkan.
Hal inilah yang menyebabkan proses perluasan terhenti dan anggota baru belum ditambahkan sejak Kroasia bergabung pada tahun 2013. Ini adalah periode terlama tanpa anggota baru sejak putaran pertama perluasan pada tahun 1973.
Ada juga tantangan besar terkait keamanan yang tidak dibahas ketika Ukraina, Moldova, atau Georgia bergabung dengan Uni Eropa. Salah satu alasan utama mereka tidak bergabung dengan NATO adalah karena setiap negara tersebut ada pasukan Rusia yang menduduki sebagian wilayahnya.
Karena klausul pertahanan bersama Pasal 5 NATO yang menyatakan bahwa serangan terhadap satu sama dengan serangan terhadap semua, terdapat kekhawatiran bahwa suatu negara yang bergabung dengan NATO, ketika berada dalam keadaan perang dengan Rusia, secara otomatis akan menyeret aliansi tersebut.
Uni Eropa juga memiliki klausul pertahanan bersama dalam Pasal 42.7 Perjanjian Uni Eropa. Kekhawatiran yang sama mengenai Pasal 5 NATO juga berlaku untuk hal tersebut. Sejauh ini belum ada diskusi tentang cara mengatasi masalah ini.
Rusia telah mengembangkan dan menyempurnakan formula untuk menjauhkan negara-negara tetangganya dari Uni Eropa dan NATO. Tindakan Rusia terhadap Ukraina, Moldova dan Georgia dalam beberapa tahun terakhir adalah contoh bagus mengenai hal ini.
Tanpa solusi kreatif atau berani, kecil kemungkinan salah satu dari ketiga negara tersebut akan bergabung dengan Uni Eropa sementara pasukan Rusia tetap berada di wilayah mereka.
Dalam kasus Ukraina, cara tercepat dan paling langsung untuk masuk ke Uni Eropa dan NATO adalah dengan mengusir militer Rusia. AS dan Eropa harus mempersenjatai Ukraina dengan tujuan ini. Jika ini terjadi, kemungkinan besar Rusia tidak punya pilihan selain meninggalkan Moldova dan Georgia juga. Hal ini juga akan membuka jalan bagi keanggotaan mereka di Uni Eropa dan NATO..
Keputusan Komisi Eropa ini memang harus diambil pada saat yang penting untuk keamanan Eropa. Meskipun hal ini akan membawa ketiga negara ini untuk lebih dekat ke keanggotaan Uni Eropa, hal ini mungkin memerlukan proses yang panjang karena Rusia tidak akan membiarkan hal ini terjadi dengan mudah.
