Negara Multi Nasional Vs Negara Bangsa

Eropa diakui sebagai tempat lahirnya negara bangsa modern. Proses konsolidasi etnis dan perkembangan sosial politik yang dipicu oleh revolusi industri dan diikuti oleh transformasi demokrasi antara abad ke-15 dan ke-19 dianggap telah membentuk fenomena tersebut.  

Dalam beberapa kasus terdapat entitas nasional yang relatif lebih bersatu seperti negara Belanda dan Portugis yang melahirkan negara-negara yang melayani kebutuhan entitas-entitas tersebut.  

Di negara lain seperti Perancis dan Italia, lahirnya negara demokrasi modern menyebabkan konsolidasi identitas nasional.  

Di Jerman dan Italia, kampanye yang dilakukan oleh kaum nasionalis dianggap berperan dalam munculnya negara bangsa.  

Marxisme menganggap kepentingan kapitalis dari borjuasi nasional untuk menikmati hegemoni atas pasar nasional telah memainkan peran yang menentukan dalam membentuk identitas nasional yang mengarah pada pembentukan negara bangsa.  

Perjanjian Westphalia tahun 1498 memainkan peran penting dalam menyediakan kerangka eksternal yang kondusif bagi negara bangsa yang secara formal mengakui kesucian kedaulatan dan batas negara semua negara Eropa termasuk monarki, kekaisaran dan republik.  

Pada abad ke-19, negara-bangsa telah menjadi model yang mengesankan sehingga sebagian besar negara-negara pasca-kolonial yang baru muncul di Asia, Afrika, dan Amerika Latin mulai meniru model ini meskipun banyak di antara mereka bahkan belum mendekati status negara-bangsa.  

Sebenarnya pemikiran seperti ini yang menjadi dasar penindasan dan eksploitasi terhadap negara-negara kecil.

Meskipun demikian, gelombang gerakan pemisahan diri yang dramatis baru-baru ini yang dilakukan oleh entitas etnis yang lebih kecil dari negara-negara bangsa di Eropa telah mengungkap keterbatasan model ini.  

Catalonia di Spanyol, Basque di Italia, dan Skotlandia di Inggris adalah contohnya meskipun bukan satu-satunya.  

Spanyol, Italia, dan Inggris adalah negara demokrasi mapan dengan sejarah panjang pemerintahan perwakilan.  Namun hal ini terutama berkaitan dengan representasi vertikal.  

Ada masalah serius dalam demokrasi horizontal khususnya dalam mengakui dan memasukkan entitas etno-budaya minoritas yang berbeda dari kelompok etnis mayoritas. Ini adalah sistem negara kesatuan yang gagal menjawab persoalan otonomi dan devolusi kekuasaan dengan tepat.  

Sebagai contoh Inggris. Secara formal Inggris adalah negara bangsa tetapi secara informal juga dapat dianggap sebagai negara multinasional. Kita juga mengetahui bahwa proses pelimpahan kekuasaan bersifat asimetris. Jenis otonomi yang diberikan kepada Skotlandia berbeda dengan otonomi yang diberikan kepada Irlandia Utara.  Menarik untuk mengetahui bahwa Inggris tidak dapat mengadopsi federalisme karena tidak memiliki konstitusi tertulis.  

Inilah dilema negara-negara lama di Eropa yang kemudian mengarah pada tantangan-tantangan terkini.

Persoalan kebangsaan sebagai tantangan serius terhadap sistem negara juga muncul di banyak wilayah Asia dan Afrika di mana kelompok etnis dan nasional yang dominan menolak mengakui keragaman etnis dan budaya serta memberikan ruang politik dan konstitusional yang diperlukan dalam sistem negara.  

Banyak negara yang disebut republik pada kenyataannya adalah penjara bagi etnis-etnis tertindas. Suku Kurdi di Asia Barat adalah salah satu contohnya.  Bangsa Kurdi terbagi menjadi empat negara yang berdekatan yaitu Iran, Turki, Irak dan Suriah.  

Keempat negara ini telah menerapkan kebijakan yang sangat menindas terhadap suku Kurdi. Mereka bahkan mencoba mendekonstruksi identitas Kurdi dan menyerapnya secara paksa ke dalam identitas Arab, Turki, dan Iran.  

Suku Kurdi memiliki sejarah panjang yang penuh pengorbanan demi mendapatkan hak sah mereka. Hasil referendum Kurdi di Irak baru-baru ini telah membuktikan bahwa arogansi imperial dari kelompok nasionalis yang dominan dapat menunda otonomi atau kebebasan mereka.  

Di anak benua India, gerakan pembebasan nasional terfragmentasi oleh perpecahan komunal sebelum kepergian raja Inggris yang menimbulkan komplikasi. Namun persoalan otonomi dan devolusi kekuasaan merupakan inti dari pemisahan India. Oleh karena itu, mengejutkan bahwa baik India maupun Pakistan bahkan setelah mengalami pengalaman traumatis akibat perpecahan, gagal mengatasi masalah penanganan keragaman etno-budaya dan devolusi kekuasaan dengan baik.  

Pakistan harus menghadapi disintegrasi pada tahun 1971 setelah kegagalannya dalam membentuk dan menerapkan sistem konstitusional demokratis federal.  

India sebagai sebuah negara masih bersatu sejauh ini namun juga menghadapi tantangan serius terkait otonomi daerah.  

Meskipun Persatuan India mengakui subnasionalisme namun federasi India telah gagal menyerahkan kekuasaan kepada negara bagian untuk menjadi federasi yang benar-benar adil.  

Situasi di Jammu dan Kashmir semakin memburuk karena pemerintah BJP tidak hanya gagal menanggapi aspirasi masyarakat Kashmir tetapi bahkan mengancam untuk merebut otonomi yang dimiliki masyarakat Kashmir.  

Pakistan memilih konstitusi federal pada tahun 1973 dan Amandemen ke-18  tahun 2010 telah menjadi langkah penting dalam jalur pelimpahan kekuasaan ke provinsi.  

Namun federasi masih timpang karena dua hal sebagai berikut:
Pertama adalah mayoritas satu unit federasi Punjab dibandingkan tiga unit federasi lainnya.
Kedua adalah dominasi mutlak Punjab dalam birokrasi sipil dan militer.  

Alih-alih menjadi entitas konstitusional yang netral, pemerintah federal secara permanen tetap merupakan perpanjangan tangan dari elit penguasa Punjabi.

Negara-negara multinasional, baik baru maupun lama, yang secara konsisten mengadopsi dan menerapkan prinsip-prinsip federalisme, suatu saat akan menghadapi tantangan kekuatan sentrifugal yang berpuncak pada disintegrasi.