Kemunculan sebuah Diplomasi publik baru yang menggunakan aplikasi sosial media bernama  Twitter pada tahun 2011 yang kini populer dengan sebutan "Twiplomacy". Twitter sebagai media sosial digital yang dapat digunakan oleh kepala negara, para pemimpin organisasi internasional, termasuk pula para diplomatnya untuk menjalankan misi diplomatik dan diplomasi publik.
Diplomasi publik dimaknai sebagai proses komunikasi pemerintah terhadap publik mancanegara yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atas negara, sikap, institusi, budaya, kepentingan nasional, dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negaranya (Tuch, 1990: 3; Gouveia, 2006: 7-8, dikutip J. Wang, 2006).
Maka dalam konteks ini, diplomasi publik dalam aplikasi sosial media Twitter sampai saat ini  telah memainkan peran yang penting dalam komunikasi diplomatik, mulai dari hanya sekedar pengumuman kerja sama bilateral, tweet "kicauan" aktivitas harian pelaku diplomasi, bahkan sampai diskusi panas hingga makian diplomatik. Termasuk pula hate-speech dan bullying atau komentar negatif yang direaksi oleh followers kepada pemilik akun Twitter. Semuanya menggambarkan bagaimana interplay tarik-menarik dan interaksi hingga benturan kepentingan terjadi dalam mekanisme diplomasi Twitter.
Banyak diplomat sudah merasakan bagaimana Twitter sangat membantu kinerja mereka. "Media sosial mengungkap para pembuat kebijakan luar negeri kepada audiens global, di saat yang sama bisa membuat pemerintah menjangkau mereka secara instan," jelas mantan Menteri Luar Negeri Italia Giulio Terzi, dalam artikel Twitter for Diplomats.
Bahkan  twiplomacy memiliki Akun Twitter sendiri dengan nama pengguna  @Twiplomacy dimana akun ini menjadi akun organisasi non-pemerintah keempat yang paling banyak diikuti oleh akun para pemimpin dunia serta akun-akun kenamaan lain seperti The Economist, BBC, Reuters dan CNN.
