Mohon tunggu...
Khresno AyrtonByanda
Khresno AyrtonByanda Mohon Tunggu... Freelancer - Freelancer

Hanya sekedar lewat dan memberikan info

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Penyimpangan Sosial: Korupsi di Indonesia

22 Juni 2021   17:39 Diperbarui: 22 Juni 2021   17:41 2787
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Kasus penyimpangan sering terjadi dimana-mana. Apalagi di masa pandemi yang makin saja mengganas membuat semua orang serba kesusahan. Tidak hanya itu, kasus penyimpangan juga biasa terjadi dikalangan bawah atau minoritas. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa setiap tahunnya angka kriminalitas atau penyimpangan semakin meningkat, Hal ini membuat orang melakukan semena-mena untuk memenuhi kebutuhannya.

 Segala macam cara akan dilakukan untuk mencapai kebutuhannya.
Penyebab Perilaku Menyimpang
Berikut beberapa faktor penyebab timbulnya perilaku yang menyimpang, sebagai berikut:
1. Perbedaan status sosial.
2. Kebutuhan ekonomi untuk serba berkecukupan tanpa harus bersusah payah.
3. Pengaruh lingkungan.
4. Sikap mental yang tidak sehat.
5.Ketidaksanggupan menyerap norma budaya.
   
Contoh Penyimpangan Sosial yang akan dibahas pada kesempatan ini adalah korupsi.

Korupsi berasal dari bahasa latin, corruptio atau corrumpere, yang berarti rusak, buruk, busuk, menggoyahkan atau memutar balikkan.
Korupsi merupakan perilaku penyelewengan dari tugas tertentu yang sengaja dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompoknya, baik uang maupun harta kekayaan.

Upaya untuk mengatasi penyimpangan sosial sendiri contohnya seperti:
- Memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku penyimpangan sosial.
- Menggiatkan kegiatan penyuluhan terhadap orang yang melakukan penyimpangan sosial.
- Melakukan rehabilitasi sosial terhadap para pelaku penyimpangan sosial.

Ada pula upaya untuk mengatasi perbuatan korupsi-korupsi yang telah terjadi contohnya seperti:

Akhiri impunitas

Penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk memastikan para koruptor dihukum dan memutus siklus impunitas, atau kebebasan dari hukuman atau kerugian.

Pendekatan penegakan hukum yang sukses harus didukung oleh kerangka hukum yang kuat, cabang penegakan hukum dan sistem pengadilan yang independen dan efektif. Sedangkan masyarakat sipil sendiri dapat mendukung proses tersebut dengan melakukan inisiatif tertentu seperti kampanye yang dilakukan secara bijak, dan tetap memperhatikan hukum. Pasalnya menghukum pihak yang terlibat korupsi adalah komponen vital dari setiap upaya anti korupsi yang efektif.

Mereformasi administrasi publik dan manajemen keuangan

Reformasi yang berfokus pada peningkatan manajemen keuangan dan memperkuat peran lembaga audit di banyak negara telah mencapai dampak yang lebih besar daripada hanya melakukan di  sektor publik dalam mengendalikan korupsi.

Bahkan salah satu reformasi tersebut merupakan pengungkapan informasi anggaran, yang dimana upaya ini dilakukan untuk mencegah pemborosan dan penyalahgunaan sumber daya. Misalnya, dengan melakukan transparansi dan partisipatif , dimana cara ini juga melatih masyarakat setempat untuk mengomentari anggaran yang diusulkan pemerintah daerah mereka.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun