Pendidikan Indonesia menghadapi paradoks besar. Jumlah guru secara nasional sudah mencapai 3,03 juta orang pada tahun ajaran 2023/2024. Namun, di sisi lain, masih terdapat kekurangan sekitar satu juta guru Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama di wilayah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal) yang sejak 2021 tak kunjung terpenuhi.
Mengapa bisa begitu? Salah satu penyebab utamanya adalah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). LPTK, baik di perguruan tinggi negeri (PTN) maupun swasta (PTS), tersebar luas di seluruh Indonesia dan setiap tahun meluluskan ribuan sarjana pendidikan.
Data Kemendikbudristek (2023) mencatat jumlah mahasiswa program studi pendidikan lebih dari 1,2 juta orang. Jika rata-rata 200 ribu lulus tiap tahun, maka dalam lima tahun ada tambahan lebih dari satu juta sarjana pendidikan baru. Jumlah ini jelas jauh melampaui daya serap pemerintah maupun sekolah swasta.
Ketimpangan semakin nyata ketika kita melihat kondisi di lapangan. Di Jawa, misalnya, banyak sekolah negeri di perkotaan memiliki jumlah guru berlebih. Di sebuah SMP di Yogyakarta, rasio guru-siswa bisa mencapai 1:12, lebih kecil dari rasio ideal 1:18. Akibatnya, beberapa guru bahkan hanya mengajar beberapa jam seminggu.
Sebaliknya, di Papua dan Nusa Tenggara Timur, masih ada sekolah dasar di pelosok desa yang hanya memiliki dua atau tiga guru untuk mengajar semua kelas. Anak-anak di sana terpaksa belajar tanpa bimbingan memadai.
Di Kota Bandung tercatat sebagai daerah dengan jumlah guru terbanyak di Jawa Barat, yakni mencapai 7.065 guru pada tahun ajaran 2024/2025. Angka ini kontras dengan Kabupaten Pangandaran yang hanya memiliki 941 guru pada periode yang sama
Data tahun 2025 semakin menegaskan masalah ini. Lebih dari 340 ribu guru honorer masih menanti insentif yang layak. Pada saat bersamaan, Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan melonjak tajam dari 29.933 peserta pada 2024 menjadi 206.411 peserta pada 2025---naik hampir tujuh kali lipat.
Dari jumlah itu, lebih dari 100 ribu dinyatakan lolos tahap pertama. Fakta ini memperlihatkan panjangnya antrean guru honorer yang menunggu pengakuan formal agar bisa naik status.
Situasi ini jelas menunjukkan bahwa masalah guru di Indonesia bukan semata soal kekurangan jumlah. Yang lebih mendesak adalah tata kelola distribusi dan pengendalian produksi lulusan. Tanpa langkah berani, kita akan terus menghadapi kelebihan guru di perkotaan, kekurangan di daerah terpencil, dan ribuan lulusan LPTK yang tidak terserap.
Karena itu, penertiban LPTK menjadi kebutuhan mendesak. Salah satu gagasan yang mulai dibicarakan adalah menjadikan LPTK sebagai sekolah kedinasan. Penerimaan mahasiswa dilakukan berdasarkan kuota nasional, kurikulumnya diseragamkan, dan lulusannya langsung terikat ikatan dinas sebagai ASN.
