Mohon tunggu...
Kholid Harras
Kholid Harras Mohon Tunggu... Dosen - Dosen Universitas Pendidikan Indonesia

Pemerhati pendidikan, politik, dan bahasa

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Artikel Utama

Menyoal Penggunaan Ribuan Aplikasi Digital dan Pelayanan Birokrasi Kita

28 Mei 2024   11:15 Diperbarui: 29 Mei 2024   08:30 187
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi-- Pengunjung memindai QR Code dengan aplikasi PeduliLindungi saat hari pertama pembukaan mal di Beachwalk Shopping Center, Kuta, Badung, Bali, Rabu (8/9/2021). (ANTARA FOTO/FIKRI YUSUF)

Jika terdapat kompetisi negara mana yang paling banyak menggunakan teknologi aplikasi atau platform dalam mengelola manajemen dan administrasi negaranya, boleh jadi Indonesia berpotensi menjadi pemenangnya.

Betapa tidak, menurut Presiden Joko Widodo saat ini setiap kementerian dan lembaga telah membuat banyak sekali aplikasi, hingga mencapai sekira 27 ribu aplikasi. Beberapa kementerian memiliki lebih dari 500 atau bahkan 1.000 aplikasi. 

Sehubungan hal tersebut, Presiden Joko Widodo meminta agar semua kementerian dan lembaga menghentikan pembuatan aplikasi atau platform baru di lingkungan masing-masing. Selain sudah terlalu over, pembuatan berbagai aplikasi atau platform tersebut telah menghabiskan anggaran yang sangat besar, mencapai triliunan rupiah. 

Pada tahun 2024 saja, anggaran yang akan digunakan untuk membuat aplikasi baru mencapai Rp 6,2 triliun. Pernyataan Presiden Joko Widodo terkait hal ini disampaikan dalam acara "Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024" dan peluncuran "Government Technology (GovTech) Indonesia" pada tanggal 27 Mei 2024.

Pernyataan Presiden Jokowi mengenai banyaknya jumlah aplikasi di lingkungan pemerintahan di Indonesia terbukti valid. Contohnya, di lingkungan Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2022 terdapat 236 aplikasi yang digunakan. 


Di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bandung misalnya, terdapat beberapa aplikasi seperti "SI NINJA" (Sistem Monitoring Kerjasama), "PEDI" (Penyandang Disabilitas), dan "SILAKIP" (Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). 

Pada Dinas Pendidikan Kota Bandung juga memiliki puluhan aplikasi, seperti "SIKASEP" (Seleksi Calon Kepala Sekolah), "MONIKA" (Monitoring Anggaran dan Kegiatan), "TONGSIS" (Toong Siswa), "SAKOJA" (Sekolah Juara), "PUBER" (Pusat Sumber Belajar), serta beberapa aplikasi lainnya dengan nama yang cukup unik.

Tidak hanya di level dinas, setiap kecamatan dan kelurahan di Kota Bandung juga memiliki aplikasi sendiri. Misalnya, Kecamatan Lengkong memiliki aplikasi "SILOKA" dan "SIPEDIT", sementara Kelurahan Neglasari, Kecamatan Cibeunying Kaler memiliki aplikasi bernama "SIPADU".

Presiden Jokowi Luncurkan 'INA Digital' jadi GovTech - TopBusiness 
Presiden Jokowi Luncurkan 'INA Digital' jadi GovTech - TopBusiness 

Di lingkungan Pemprov Jabar, melalui Diskominfo dan "Jabar Digital Service" (JDS) terus melakukan percepatan digitalisasi layanan publik. Mereka antara lain meluncurkan aplikasi "Sapawarga" yang merupakan platform layanan publik terintegrasi untuk mempermudah warga Jabar mengakses informasi terkini, layanan publik, dan menyampaikan aspirasi. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun