Mohon tunggu...
Khoeri Abdul Muid
Khoeri Abdul Muid Mohon Tunggu... Administrasi - Infobesia

Sebelum diangkat menjadi abdi negeri, pernah mengajar di SMA TARUNA NUSANTARA MEGELANG. Sekarang, KS di Pati . Sebagian tulisan telah dibukukan. Antara lain: OPINI GRASSROOT SOAL PENDIDIKAN GRES; Si Playboy Jayanegara dan Bre Wirabhumi yang Terpancung. E-mail: bagusabdi68@yahoo.co.id atau khoeriabdul2006@gmail.com HP (maaf SMS doeloe): 081326649770

Selanjutnya

Tutup

Pendidikan Pilihan

Cara Elegan Atasi Darurat Calon Guru

19 Juni 2014   14:00 Diperbarui: 20 Juni 2015   03:09 59
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Gadget. Sumber ilustrasi: PEXELS/ThisIsEngineering

OLEH: Khoeri Abdul Muid

Sebagaimana diberitakan Suaramerdeka.com hari ini (19 Juni 2014)Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dari lima perguruan ---UNNES, UNY, UPGRI, UMS, UNS--- berencana menggelar rembug bersama untuk menyikapi Peraturan Mendikbud (Permendikbud) No 87 Tahun 2013 tentang Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan (Prajab) di kampus UNS.

Mengapa dan untuk apa rembug itu?

Menurut Permendikbud No 87/2013 jo UU Guru dan Dosen, sejak 2014 ini izin mengajar atau yang selama ini disebut Akta IV tidak dikeluarkan dan diganti dengan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pra-Jabatan yang dilaksanakan setelah tamat S-1-nya, sebagaimana pendidikan profsinya Dokter dan Akuntan selama ini.

Celakanya, hingga sekarang, pemerintah cq Kemendikbud cq Dirjendikti cq LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) belum siap menyelenggarakan PPG tersebut. (Pada beberapa waktu lalu pernah ada pilot project atau pilot experiment program beasiswa PPG Prajab namun juga hanya sporadis).

Oleh karenanya yang terjadi pada para alumnus LPTK kini ialah semacam "stigma" kevakuman status. Hendak mendaftar PNS atau bahkan untuk menjadi guru swastapun terganjal oleh regulasi PPG, karena notabene mereka tidak mengantongi izin mengajar.

Dan, pastinya, para alumnus tersebut menderita kerugian, baik material maupun immaterial. Karenanya dari sisi hukum ada potensi bagi negara cq Kemdikbud untuk mengkompensasi mereka karena mereka berhak mengajukan class action atau class representative.

Namun, saya sarankan, sebagaimana jiwa rembugan yang digagas oleh para mahasiswa tersebut bahwa win-win solution barangkali merupakan perspektif langkah elegan yang bisa ditempuh oleh semua pihak.

Perspektif win-win solution dalam konteks ini ialah perlunya segera diterbitkan Permendikbud Darurat PPG ---semacam PERPU dalam konstelasi UU. Sebab, kevakuman ini dapat dikatagorikan sebagai kondisi darurat, ---sangat meresahkan mahasiswa dan dunia pendidikan pada umumnya, katakanlah darurat PPG.

Adapun Permendikbud Darurat PPG tersebut setidaknya berisi pembolehan terhadap para alumnus FKIP periode vakum itu untuk mendaftar PNS atau setidaknya diberi wewenang menjadi guru (mengajar) dengan catatan, PPG-nya sebagaimana dipersyaratkan oleh UU tetap saja ditempuh, meski penyelenggaraannya nanti secara Dalam Jabatan (Daljab).

Demikian sekedar urun rembug..

Terimakasih, salam.***

Mohon tunggu...

Lihat Konten Pendidikan Selengkapnya
Lihat Pendidikan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun