Ringkasan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan ini diterbitkan untuk merevitalisasi peran Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan berdasarkan prinsip gotong royong.

Definisi Penting

1. Komite Sekolah: Lembaga mandiri beranggotakan orang tua/wali siswa, komunitas sekolah, dan tokoh masyarakat.
2. Bantuan: Uang/barang/jasa dari pemangku kepentingan di luar siswa/orang tua.
3. Pungutan: Penarikan uang yang wajib dan mengikat oleh sekolah.
4. Sumbangan: Pemberian sukarela dari siswa/orang tua/masyarakat.

Kedudukan dan Fungsi (Pasal 2)

• Komite Sekolah berkedudukan di setiap sekolah.
• Berfungsi untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel.

Tugas Komite Sekolah (Pasal 3)

1. Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan sekolah (program, RAPBS/RKAS, kerja sama, dsb.).
2. Menggalang dana dan sumber daya lainnya secara kreatif dan inovatif.
3. Mengawasi layanan pendidikan.
4. Menindaklanjuti saran dan kritik dari warga sekolah.

Keanggotaan (Pasal 4--8)

• Komposisi anggota:
  • Orang tua/wali siswa aktif (maks. 50%)
  • Tokoh masyarakat (maks. 30%)
  • Pakar pendidikan (maks. 30%)
• Jumlah anggota: 5--15 orang.
• Tidak boleh berasal dari unsur guru, penyelenggara sekolah, pejabat pemerintah/politik.
• Dipilih secara demokratis dan akuntabel dalam rapat wali murid.
• Masa jabatan: 3 tahun, dapat dipilih kembali 1 kali.

Struktur dan AD/ART (Pasal 6--7)

• Susunan pengurus: ketua, sekretaris, bendahara.
• Pengurus diutamakan berasal dari orang tua siswa aktif.
• Harus memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Penggalangan Dana (Pasal 10--11)

• Hanya dalam bentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.
• Harus ada proposal, disetujui sekolah, dan dana disimpan di rekening bersama.
• Penggunaan dana: untuk kekurangan biaya pendidikan, peningkatan mutu, pengembangan sarana-prasarana, dan operasional Komite.
• Dana tidak boleh berasal dari perusahaan rokok, alkohol, dan partai politik.

Larangan (Pasal 12)

Komite Sekolah dilarang:

• Menjual buku, seragam, dll. di sekolah.
• Melakukan pungutan.
• Mencederai integritas evaluasi dan seleksi siswa.
• Menyalahgunakan posisi dan aset sekolah.
• Melakukan kegiatan politik praktis.