Khalid Zabidi
Khalid Zabidi

Memerhatikan Arah Perubahan; Ikut Berputar dalam Turbulensinya.

Selanjutnya

Tutup

Politik

UNDP 2016, Posisi Indeks Pembangunan Indonesia 113 dari 188 Negara.

15 November 2017   14:59 Diperbarui: 15 November 2017   15:25 637 0 0
UNDP 2016, Posisi Indeks Pembangunan Indonesia 113 dari 188 Negara.
sumber ilustrasi: shutterstock.com

Administrator United Nations Development Programme (UNDP) Helen Clark meluncurkan laporan Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index tahun 2016 bulan Maret 2017 lalu di Belgia. Beberapa minggu setelah itu, tepatnya 22 Maret 2017 UNDP Indonesia melalui direkturnya Christope Bahuet melaporkan secara khusus IPM Indonesia.

Dalam laporan tersebut terungkap peringkat posisi IPM Indonesia pada tahun 2016 menempati urutan 113 dari 188 negara di dunia. Peringkat ini menunjukkan penurunan apabila di bandingkan dengan posisi IPM Indonesia pada tahun 2015 yang menduduki peringkat 110.

Mengenai turunnya peringkat IPM Indonesia ini, Staf Ahli Kemenko PMK berdalih adanya perbedaan meyodologi yang digunakan oleh UNDP dalam mengukur IPM tahun 2016 ini. Klarifikasi tersebut terdengar lebih sebagai pengalihan dari isu utama turunnya IPM Indonesia oada tahun 2016.

Setidaknya ada 4 isu penting dalam laporan UNDP 2016 yang menjadi catatan; 

1) satu temuan penting yang menjadi ukuran dari turunnya peringkat IPM Indonesia adalah fakta rendahnya rata-rata penduduk dewasa berada di sekolah. Kondisi ini juga yang menjadikan Indonesia masih masuk dalam kategori negara yang di sebut oleh UNDP dalam kategori negara Medium Human Development yang belum beranjak sejak puluhan tahun yang lalu menjadi negara yang masuk dalam kategori High Human Development. Indonesia tertinggal dari negara-negara lain, misalnya Uzbekistan yang menempati peringkat IPM 105 dari 188 negara.

2) temuan yang lain yang sama pentingnya adalah dikaitkannya cara ukur IPM dengan tingkat ketimpangan atau inequality adjusted human development index. Pernurunan IPM Indonesia sebanyak 3 peringkat salah satu penyebab utamanya adalah masih lebarnya kesenjangan atau ketimpangan ini. Singkat cerita, makin tinggi tingkat ketimpangan berarti makin rendah IPM suatu negara.

3) catatan penting laporan IPM dari UNDP 2016 ini adalah terkait usia harapan hidup dikaitkan dengan usia harapan hidup sehat, meskipun usia harapan hidup rakyat Indonesia meningkat namun tidak diikuti oleh meningkatkanya usia harapan hidup sehat yang mengakibatkan orang dapat berusia panjang namun di iringi sakit-sakitan.

4) Eklusi perempuan, kelompok etnis minoritas tertentu dan penduduk yang tinggal di daerah terpencil menjadi catatan penting yang diungkap dalam laporan UNDP.  Hal tersebut menghambat kemajuan pembangunan manusia yang menyebabkan kesenjangan yang signifikan dan ketertinggalan, selain itu kelompok penduduk yang termajinalisasi tidak memiliki akses yang sama untuk mempengaruhi lembaga ataupun kebijakan yang dapat menentukan hidup mereka.

Laporan UNDP 2016 ini berjudul Pembangunan Manusia Untuk Semua, mengingatkan pembangunan harus memperhatikan manusia, terutama kelompok manusia yang terpinggirkan akibat dampak dari pembangunan. Selim Jahan penulis laporan UNDP mengatakan "Kita terlalu fokus kepada rata-rata nasional, yang seringkali menutupi variasi yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat" yang di lanjutkan " Untuk maju kita perlu meneliti lebih dekat bukan hanya apa yang telah di capai, tetapi siapa yang telah tertinggal dan mengapa?"

Dalam laporan tersebut menunjukkan bahwa kemajuan pembangunan belum memberi manfaat bagi semua orang warga negara Indonesia. Kesenjangan masih terjadi pada kelompok tertentu secara tidak proporsional, khususnya perempuan, etnis minoritas  dan penduduk yang tinggal di daearah terpencil.

Salah satu informasi yang terungkap dalam laporan tersebut antara lain; masih ada sekitar 140.000.000 (140 juta) rakyat Indonesia yang hidup dengan kurang dari Rp. 20.000/hari masuk dalam kategori warga miskin.

Lebih lanjut analisa dari penurunan IPM Indonesia bahwa telah terjadi penurunan (dalam persen) sekitar 18, 2 % dari angka 0.689 pada tahun 2015 anjlok ke angka 0.563 pada tahun 2016 karena masuknya faktor perhitunga yag terkait ketimpangan.

Laporan tersebut juga menunjukkan sejak kurun 1990 atau 25 tahun IPM Indonesia telah meningkat 30,5% keluar dari kategori Low Human Development masuk ke dalam kategori Medium Human Development namun sangat di sayangkan dalam kurun waktu belakangan paling tidak dasawarsaa terakhir Indonesia masih belum bisa menembus masuk ke dalam kategori negara dengan IPM tinggi High Human Development.

Dari peringkat Indonesia yang sekarang dengan posisi 113 Indonesia tertinggal dari negara-negara semacam, Turkmenistan, Mesir, Paraguay, Gabon, Bostwana, Moldova atau bahkan negara lainnya yang massuk dalam kategori negara yang memiliki High Human Development semacam Uzbekistan, Maldives, Samoa, Belize, Libya, Tonga, Saint Vincent and The Grenadines, Republik Dominika, Tunisia, Suriname, Dominika, Kolombia, Jamaika, Thailand dan lainnya.

Mengamati laporan tersebut dengan segala catatan dan pencapaian Indonesia, memberitahu kepada kita bahwa pembangunan yang telah di lakukan pemerintah belum menjadikan rakyat lebih khusus lagi perempuan, kelompok etnis minoritas dan penduduk yang tinggal di daerah terpencil menjadi hal yang paling utama dari subyek pembangunan.

Pemerintah masih memandang angka-angka kemajuan dari hitungan skala rata-rata nasional sehingga luput memperhatikan yang kecil-kecil yang tertinggal sehingga tidak pernah muncul pertanyaan-pertanyaan substantif seperti "apakah ada yang tertinggal?" atau "Apakah ada manfaatnya buat perempuan?" atau " Apakah mereka dapat mengakses pembangunan tersebut?"

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kinerja fiskal yang stabil, dan terjaganya defisit APBN menjadi kata-kata ajaib yang selalu keluar dari pemerintah dalam mengukur keberhasilan pembangunan. Manusianya sebagai subyek pembangunan seringkali bahkan selalu di abaikan, pengabaian ini tampak jelas dari sepinya pembahasan terkait isu IPM ini dalam perdebatan pembangunan nasional.

Pembicaraan terkait politik pembangunan dalam era demokrasi masih terbatas pada riuh rendahnya mekanisme prosedural demokrasi, belum menjadikan kelompok terpinggirkan khususnya perempuan, etnis minoritas dan penduduk yang tinggal di daerah terpencil terabaikan dalam politik demokrasi.


Catatan :

Tulisan ini adalah paparan tulisan yang diambil dari kultwit akun twitter @kyai_ciganjur dengan hashtag  #IPMrendah