Kemudian, kurangnya melibatkan para ahli untuk meminimalisasi penyebaran virus dinilai menjadi persoalan tersendiri. Sementara itu, sejatinya yang harus memimpin penanganan pandemi ini adalah presiden sendiri, sehingga praktik menerbitkan regulasi saat pandemi lebih efektif tidak membutuhkan waktu yang lama, dan juga presiden memiliki wewenang yang kuat dari segi hukum dibanding Ketua Satgas yang hanya memiliki kewenangan terbatas. Kemudian, di masa pandemic muncul polemik pengadaan vaksin Covid-19 yang pastinya berujung pada isu -- isu sensitive, seperti sarat kepentingan bisnis dan politik.
Sinyal Negatif Sektor Ekonomi
Tidak ada yang menyangka, bahwa pandemic Covid-19 akan berujung pada persoalan ekonomi. Seluruh negara di dunia ini menganggap ini persoalan yang hanya berdampak pada sektor tertentu, yakni sektor kesehatan. Hanya butuh sekitar tujuh bulan saja, persoalan pandemi ini bertransformasi menjadi persoalan krusial, yakni resesi ekonomi.Â
Para ekonom di seluruh dunia mengatakan, bahwa mayoritas apabila pertumbuhan ekonomi secara kuartal mengalami pertumbuhan negatif dua kali terus menerus, maka suatu negara telah memasuki masa resesi, di mana seluruh sektor produksi melambat, perdagangan internasional dihentikan akibat regulasi di berbagai negara yang menerapkan pemberhentian sementara seluruh aktivitas apapun (lockdown), Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berhenti berkegiatan, dan fasilitas berbelanja (mal, pasar, dan tempat belanja lainnya yang berpotensi menjadi kluster penyebaran virus) ditiadakan.
Sementara itu, yang terjadi ketika selama pandemi ini, yakni pemutusan kerja skala besar terjadi dan berimbas pada munculnya angka kemiskinan baru, dan secara otomatis berpengaruh pada penurunan daya beli masyarakat yang menjadi tumpuan roda pertumbuhan. Menurut Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (PKEM) BKF Kemenkeu, Hidayat Amir menjelaskan angka kemiskinan dan pengangguran semakin meningkat. Data BPS menyebutkan, bahwa pandemic Covid-19 berdampak pada munculnya pengangguran baru sebesar 1.760.000 pekerja hingga Mei 2020 (www.nasional.kontan.co.id).
Terlepas dari fakta tersebut, pandemi Covid-19 juga menampakkan sinyal (alarm) bagi Indonesia, bahwa sistem ekonomi yang dianut oleh pemerintah saat ini, sangat liberalistic, pro-pertumbuhan, dan sangat bertumpuan pada pasar. Peran negara hanya sebagai penyedia regulasi saja. hal tersebut erat kaitannya dengan hubungan antara kapitalisme dan negara. Sinyal tersebut menjelaskan, bahwa sistem tersebut menyebabkan masyarakat menjadi rentan, dan tidak berkeadilan. Fakta sejarah mengatakan, bahwa resesi atau krisis yang telah terjadi di abad 20 hingga 21 ini, membuktikan karakteristik sistem kapitalisme berujung pada akhir yang buruk, yakni krisis ekonomi.
Selain itu, dikarenakan hubungan ketergantungan sektor perdagangan internasional, maka dampaknya akan dirasakan secara global. Ghosh (2019) mengatakan, bahwa teori ketergantungan (dependency theory) menjelaskan hubungan pertukaran dan operasi global dari sistem kapitalisme selama masa neokolonial. Akar persoalan mengapa resesi atau pertumbuhan ekonomi minus terjadi kepada seluruh negara di dunia.Â
Di sini teori ketergantungan menekankan, bahwa negara berkembang dan tidak berkembang (undeveloped countries) dalam kondisi bergantung pada negara maju (developed countries). Pola sistem kapitalislah yang secara logiknya bermasalah, karena mengandalkan produksi secara besar, penerapan ekspansi bisnis, dan akumulasi kapital, sehingga ketika deflasi terjadi, dan daya beli masyarakat menurun seperti saat pandemi Covid-19 ini, maka siklus bisnis kapitalisme akan mengalami turbulensi. Akibat dari hal itu, pengangguran meningkat, sehingga kemiskinan bertambah.
Bukan tidak ada alasan untuk menghubungkan fenomena pandemi Covid-19 yang berujung pada resesi ekonomi dengan teori -- teori kritis terhadap tatanan ekonomi kapitalis lainnya, seperti teori ketergantungan, teori sistem dunia (world system theory) dan degrowth theory yang mengkritisi paradigma pertumbuhan ekonomi yang sifatnya reduktif terhadap lingkungan dan sosial, serta kontraproduktif terhadap penciptaan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, fenomena tersebut menjadi sinyal negatif bagi sistem ekonomi Indonesia.
Oleh karena itu koreksi menjadi suatu keharusan, dan pandemi ini menjadi suatu tamparan bagi pemerintah, sehingga ke depan, Indonesia harus memiliki sistem peringatan dini (early warning system) yang baik, sekaligus mengkoreksi sistem ekonomi yang dianut.
Sinyal Negatif Sektor Pendidikan
