Pendidikan Daring di Era Covid-19

Beberapa negara khususnya Indonesia, sedang diterpa pandemi yang menyebabkan krisis di berbagai bidang. Tentunya, krisis ini melumpuhkan aktivitas pendidikan. Beberapa penelitian mengungkapkan, bahwa pendidikan daring yang diterapkan pemerintah tidak efektif.

Peran orang tua dan guru sangat dimaksimalkan dalam upaya pembelajaran daring saat ini.  Bahkan dalam pandemi saat ini, orang tua tidak terbiasa mendidik anaknya dalam memfasilitasi pembelajaran daring. Fasilitasnya bisa berupa ekonomi dan pembelajaran kepada anaknya. Pemberian tugas yang sangat banyak oleh gurunya, membuat orang tua kewalahan untuk membantu anaknya dalam pengerjaan tugas. Walaupun sekolah daring sudah dilaksanakan semaksimal mungkin, tetap saja ada keterbatasan ruang dan waktu dalam pelaksanaannya.

Contohnya: keterbatasan kuota dalam mengakses pendidikan daring, tidak efektif dalam pembelajaran kepada anak murid, dan pola yang diajarkan kepada murid terkesan monoton.

Oleh karena itu, pemerintah harus mengkaji ulang tentang rencana pembukaan sekolah, yang akan dilaksanakan 2021 nanti. Bukankah, pembukaan sekolah lebih cepat lebih baik? Memang banyak orang tua yang khawatir, ketika sekolah dibuka kembali. Dikarenakan angka kasus Covid-19 tidak kian menurun. Untuk itu, pihak sekolah harus melakukan dialog kepada orang tua peserta didik. Hal ini harus dilakukan, agar mengetahui perkembangan peserta didiknya dalam pembelajaran di tengah pandemi Covid-19. Dan pihak sekolah harus mengevaluasi kepada muridnya, ketika pembelajaran sudah kembali normal. Agar mengetahui tingkat kecerdasan siswanya, selama pembelajaran daring.

Evaluasi yang dilakukan dalam rangka mengetahui kecerdasan yang benar benar muridnya peroleh. Jangan-jangan murid cerdas, karena dibantu oleh kedua orang tuanya atau pihak yang lain. Bahkan, joki-joki dalam pengerjaan tugas siswa bertebaran di sosial media. Ini mengindikasikan bahwa mungkin saja, ada beberapa murid yang meminta bantuan kepada joki untuk pengerjaan tugas atau ulangannya. Jika sekolah dibuka kembali, mungkin saja dibatasi secara bergiliran dan mengedepankan protokol kesehatan. Itu lebih baik, daripada tidak sama sekali dilakukan. Bukankah, pemerintah wajib mencerdaskan kehidupan bangsa? Secara konstitusional, sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang terdapat pada alinea ke 4. 

Kalau pilkada serentak yang dilakukan pada 9 Desember bisa dilakukan, mengapa pendidikan tidak dilakukan sesuai protokol kesehatan? Bukankah, para peserta didik merupakan calon pemimpin di masa depan...  Wallahu al'am...