Ditengah ramainya berita-berita tentang Jokowi dan Prabowo saat ini, saya lebih memilih untuk menulis mengenai situs Vimeo yang diblokir pemerintah Indonesia. Pemblokiran ini saya anggap awalnya biasa saja, tapi tiba-tiba saja tangan saya gatal untuk menulis hal ini setelah iseng-iseng membuka aplikasi Youtube di tablet saya dan saya cari dengan kata "make love" dan lihat saja sendiri gambar-gambar video yang muncul. Bayangkan jika dilihat anak kecil, sanggupkah Anda menjelaskannya?
Pada kasus ini jelas pemerintah Indonesia yang salah karena tidak punya mekanisme kerja yang jelas untuk urusan memberantas konten-konten pornografi. Bukan hanya salah, tapi juga sangat bodoh dalam bertindak. Kenapa Youtube juga tidak diblokir? Padahal sama saja dengan Vimeo, atau masih banyak situs-situs video lainnya yang perlu dievaluasi oleh pemerintah.
Bodoh! Hanya itu yang bisa saya katakan untuk pemegang regulasi di negara ini.
OK kita lanjutkan lagi, bukan hanya Vimeo yang harus di blokir, Twitter juga harus diblokir. Kenapa? Ini salah satu buktinya, silakan coba akses ke http://twitter.com/chillacukatitit dan itu hanya salah satu contoh saja mengenai konten-konten vulgar seputar pornografi.
Saya tidak perlu bahas lebih jauh mengenai kasus diblokirnya Vimeo di Indonesia. Muak sudah melihat para regulator internet yang hanya tebang pilih. Kenapa tebang pilih? Ya jelas pemblokiran Vimeo saya yakin hanya tekanan dari segelintir orang yang "berkuasa" yang pada saat itu sedang "tidak sengaja" akses ke Vimeo dan kebetulan melihat konten yang mengandung pornografi.
Jadi saya pribadi menyarankan perlunya badan regulator konten internet di Indonesia yang lebih melek "internet", lebih mengerti implikasi konten terhadap konsumen dan lebih dewasa dalam menentukan mana yang diblokir dan apa yang diblokir. Selain itu jangan hanya memblokir yang dipikirkan, pikirkan juga regulasi untuk membuat negara ini lebih kaya konten positif, tidak hanya seputar pendidikan, tapi seputar hiburan dan lain sebagainya.
Masih banyak yang bisa dikerjakan oleh regulator internet di negeri ini daripada memblokir situs yang sebenarnya tidak perlu diblokir. Blokirlah kontennya, bukan situsnya.
Salam,
Ken Budiarto