Berbeda dengan investor negara-negara barat dan Jepang yang hanya meneyertakan tenaga skill, Investor China juga menyertakan tenaga non skill yang menjadikan tenaga kerja lokal terasing di negerinya sendiri. Menyusul hengkangnya investor jepang dan Amerika Serikat, gelombang PHK sudah mulai terjadi sementara daya tampung investasi China harus bersaing dengan tenaga kerja non skill dari negeri itu.
Gejolak buruh yang mengalami PHK massal mulai mencuat kepermukaan, kini disusul lagi pemberlakuan pajak progressive oleh Perancis untuk produk CPO dari Indonesia yang mengancam kehidupan 16 juta orang yang menggantungkan periuk nasi dari sektor ini.
Dua pukulan telak yang harus dihadapi oleh Indonesia, pukulan lainnya adalah penurunan harga minyak dunia yang mempengaruhi pendapatan APBN dari sektor Migas. Pukulan bertubi-tubi ini bukan karena situasi ekonomi dunia tetapi lebih disebabkan adanya polecy yang diberlakukan oleh pemerintah RI yang memberlakukan berbagai kenaikan pajak untuk memenuhi target pendapatan APBN dari sektor Pajak.
Ibarat buah simalakama, berkata jujur akan menurunkan citra, ditutupi akan menimbulkan gelombang tuntutan oleh para buruh yang meminta agar pemerintah mengambil tindakan menyelamatkan nasib buruh. Jargon politikpun berkumandang, Proyek Kerata Cepat akan memberikan peluang kerja cukup banyak, namun sayangnya perut tidak boleh menunggu kosong, buruhpun mulai bergolak.
Lagi-lagi jargon politikpun dikumandangkan, hengkangnya investor karena buruh sering demo dan menuntut kenaikan upah. Tidak ada harga-harga yang naik, ditempat saya tidak ada harga yang naik sebagai pengaruh kenaikan harga BBM bugitulah suara medsos. Kenaikan harga BBM itu juga mempengaruhi biaya produksi yang menjadikan usaha di Indonesia tidak efisien sebagai salah satu alasan hengkangnya investor. Jika politik telah dicampur aduk dengan ekonomi, maka yang timbul adalah gejolak ekonomi yang pada akhirnya menjadi gejolak politik yang disusul adanya gejolak sosial seperti pada tahun 1998.Â
Terdepresiasi nilai rupiah, semula menjadi berkah sektor agrobisnis yang menjadi primadona eksport Indonesia, kini primadona tersebut terancam dengan pemberlakuan pajak progressive negara perancis. Ini hanyalah sebuah contoh, betapa mudahnya sebuah negara untuk menghancurkan negara lain dengan menerapkan peraturan yang membatasi perdagangan yang akan menimbulkan gejolak ekonomi yang muaranya kepada gejolak politik yang tidak lain adalah mengganti kekuasaan.
Adalah sebuah fakta, betapa kuatnya kedudukan Suharto yang disebut oleh para menteri sebagai Pak Lurah namun berakhir oleh karena gejolak ekonomi. Akibat pengaruh krisis global, begitu pendapat yang berkembang sehingga tidak perlu adanya pertanggungan jawab yang sesungguhnya hancurnya ekonomi karena prilaku korupsi aparatur pemerintahan.
Walaupun sebelumnya Suharto dengan penuh percaya diri menyatakan pondasi ekonomi Indonesia sangat kuat menanggapi ramalan ekonomi Gorge Soros. Dan fakta yang dihadapi, rupiah terjun bebas yang langsung menumbangkan perbankan nasional yang hingga saat ini masih meninggalkan perkara BLBI yang tak terselesaikan.
Apa yang disampaikan oleh Suharto pada waktu itu adalah bahasa politik untuk meredam gejolak akibat kekhawtiran timbulnya ekonomi yang memburuk. Sama halnya dengan Presiden Jokowi yang berkeyakinan ekonomi akan meroket dan mengeluarkan paket ekonomi yang nyatanya gelombang PHK tak terhindarkan.
Jargon politik ekonomi cerah, paket ekonomi menjanjikan adalah upaya meredam gejolak politik ditengah publik yang sudah terbelah pandangan politik antara pro dan kontra. Adalah pilihan membangun dengan berhutang atas pertimbangan politik, bukan atas pertimbangan kelayakan justru akan menimbulkan masalah lain dikemudian hari. Rakyat sudah semakin cerdas ini tentu memiliki pandangan dan pendapat yang tidak dapat dibungkam sehingga menimbulkan polemik yang berlarut-larut yang akhirnya akan pula menimbulkan kegaduhan politik. Para menteri sudah mulai terkesan membalelo dan itu diakui sendiri oleh presiden yang disebut perdebatan.
Tentunya yang terbaik harus diambil langkah penyelamatan, ironisnya yang minta diselamatkan banyak sekali, ribuan buruh mulai bergolak meminta penyelamatan yang tak lain adalah penyelamatan korporasi agar tidak melakukan PHK. Belum pula diambil langkah, dari perancis sudah akan diterapkan yang tak tak lain politik dumping, menjadikan produk andalan Indonesia semakin mahal oleh karena penerapan undang2. Agaknya genderang perang ekonomi sudah mulai ditabuh, hengkangnya investor jepang dan Amerika Serikat disusul pembatasan perdagangan dampaknya sama saja dengan perang konvesional, nyawa juga yang melayang akibat kerawanan sosial. Tentunya kita semua tidak berharap kerusuhan 1998 akan terulang kembali oleh karena hancurnya ekonomi.
