Masih hangat soal polemik SP3 Habib Rizieq Shihab, muncul lagi  polemik menyangkut pengangkatan Plt Gubernur Jabar, Komjen M Iriawan.  Patai Demokrat ( PD )  berencana akan menggulirkan hak angket DPR karena  pengangkatan tersebut dinilai melanggar undang2.
Kalau undang2  selalu disiasati untuk kepentingan politik, maka yang terjadi adalah  kegaduhan dan pemegang keputusan akan selalu berdalih sudah sesuai  prosedur yang memancing perdebatan.
Peran media saat ini, walaupun  mengaku sebagai media independen namun faktanya menjadi media partisan  apalagi kalau berdalih pangsa pasar dan segment pembaca. Untuk  mendapatkan berita yang valid, mau tidak mau harus melakukan crosscheck  agar mendapat informasi yang berimbang.
Namun sayangnya, info  media tersebut langsung menjadi rujukan sesuai pandangan politik netizen  yang diungkap di media sosial, kalau tidak teliti bisa terjebak oleh  berita hoax. Sudah banyak pengguna media yang terjebak oleh berita hoax yang akhirnya terjerat masalah hukum.
Sebuah media yang sebut saja media oposan, media ini  sering memberitakan perihal SP3 kasus Chat porno dengan sumber berita  "simpatisan" Habib Rizieq, sementara media pendukung kekuasaan cenderung  memberitakan dengan nara sumber pro pemerintah. Media media tersebut  menjadi refrensi pendapat netizen dalam media sosial alhasil terlihat  publik sudah terbelah antara pro dan kontra.
Pandangan awam  terhadap SP3 kasus Chat Porno memang membingungkan, sebab sebelumnya  media pro pemerintah telah memberitakan proses penyelidikan dan  penyidikan yang mendukung keputusan mentersangkakan Rizieq dengan dasar  sudah mendapat dua alat bukti. Namun belakngan diterbitkan SP3 yang  artinya tidak cukup bukti yang dinyatakan oleh institusi yang sama,  beritapun marak dimuat oleh media yang bersikap oposan sedang media pro  pemerintah seolah menghindar memuat berita SP3 Habib Rizieq Shihab,  justru mengangkat berita SP3 Sukmawati yang masih dalam taraf  penyelidikan.
Diduga terkait dengan pelantikan Irjen Iriawan  sebagai Plt Gubernur Jabar, dalam twitnya yang dikutip media oposisi , SBY  menyatakan, Saya perhatikan, banyak penguasa yang lampaui batas  sehingga cederai  keadilan dan akal sehat. Mungkin rakyat tak berdaya,  tapi apa tidak  takut kpd Tuhan, Allah SWT ? *SBY* Siapakah yang  dimaksud penguasa tersebut?Â
Permainan media untuk membentuk opini publik seperti ini bukan hal yang baru. Â ketika seorang menghadapi perkara hukum memesan berita adalah sudah umum dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi kecurangan hukum. Ini pada dasarnya sama, media digunakan untuk membentuk opini untuk menjaga agar tidak terjadi kecurangan atau sebaliknya untuk menutup kecurangan.
Curang adalah bagian dari startegi politik liberal dimana kecurangan bisa saja ditutupi oleh pengembangan opini oleh media karena pada dasarnya politik itu menggunakan strategi. Indikasi kecurangan sering terungkap kepermukaan yang menumbulkan kegaduhan politik. Â Seperti halnya tweet SBY, mugkin saja SBY menilai telah terjadi kecurangan.
