Mohon tunggu...
Doddy Poerbo
Doddy Poerbo Mohon Tunggu... -

apalah arti sebuah nama

Selanjutnya

Tutup

Politik

Poros Mekah Vs Poros Beijing, Menyesatkan?

18 Juni 2018   00:40 Diperbarui: 18 Juni 2018   01:22 808
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Penyebutan Poros Mekah melawan Poros Beijing oleh Sekjen Sekber Indonesia menyoal pertemuanya dengan Habib Rizieq Syihab menuai reaksi, PDIP yang langsung "merasa" dipersepsikan sebagai kelompok poros Beijing menyebut  wacana poros tersebut sebagai menyesatkan. Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, istilah poros 'Mekah dan  Beijing' itu merupakan penggunaan istilah yang menyesatkan rakyat.  Pernyataan itu bisa menyebabkan salah penafsiran.  Selanjutnya, Hendrawan mengimbau agar istilah yang bisa menyesatkan dan mengecoh  rakyat dihentikan. Perbuatan itu hanya menghabiskan energi bangsa saja.

 Namun apakah penggunaan frasa, diksi, istilah atau narasi yang tidak berdampak hukum, agaknya akan sulit dihentikan. Dampak politisnya memang harus diakui tidak menguntungkan PDIP sebagai pengusung Jokowi karena RRC adalah indentik dengan komunisme, ideologi yang dilarang di Indonesia. Tak pelak lagi, isu kebangkitan PKI akan membayangi Pilpres 2019 dengan wacana penyebutan poros2 itu.

Sekjen Sekretariat Bersama Indonesia, Muhamad Idrus membahas poros Mekah  vs poros Beijing saat bertemu Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab itu berdalih karena kedekatan pemeintah Jokowi dan RRC yang memberi hutangan kepada Indonesia sehingga hutang Indonesia melonjak menjadi Rp 5.000 triliun yang sebagian besar dari China.

Kalau kita tengok perjalanan aksi 212 yang menghentikan langkah politik Ahok yang dikenal dekat dengan Jokowi dan diperkirakan akan mendampingi Jokowi dalam Pilpres mendatang, gerakan tersebut diiringi adanya isu kebangkitan Islam garis keras. Banyak tokoh menghimbau agar tidak menggunakan agama untuk kepentingan politik, ini mengindikasikan keberhasilan Rizieq menggunakan solidaritas keagamaan dalam gerakan politiknya.

Rizieq dan FPI nya dipersepsikan sebagai Islam garis keras, timbul wacana pembubaran ormas dan laporan laporan di kepolisian sebagai alasan tidak pulangnya Rizieq dari Arab Saudi adalah sebagai rentetan yang harus dihadapinya dapat diartikan karena peranya sebagai motor penggerak menentang Ahok.  

Terkait dengan SP3 Chat porno, politikus PDIP yang pernah menyambangi Rizieq di Mekah, Erwin Moeslimin Singajuru menyebutkan, terbitnya SP3 diapresiasi sebagai upaya Polri menyetop kegaduhan politik. Hal ini semakin mengukuhkan pandangan bahwa keputusan Polri tersebut mempunyai implikasi politik.

Pilkada DKI sebagai barometer peta kekuatan politik semakin terlihat, gerakan 212 yang dimotori Rizieg, lahirnya PA 212 yang mulai ambil peran dalam menyongsong Pilpres 2019 menjadi satu rangkaian gerakan yang dilatar belakangi persaingan politik yang tak lain dalam perebutan kursi no 1 di Indonesia. Namun sayangnya, upaya menghentikan gerakan Rizieq agaknya sulit dihentikan bahkan memunculkan wacana sebutan poros Beijing melawan Poros Mekah yang membuat kegaduhan politik baru.

Dua SP3 yang diterbitkan terkait dengan Rizieq yang sebelumnya sudah dinaikkan statusnya menjadi tersangka akan mengukuhkan pandangan uapaya "membungkam" ulama yang tidak sejalan dengan para politisi pemerintahan yang berkuasa dengan menggunakan kekuasaan hukum justru menimbulkan kegaduhan politik yang kontra produktif. Sebutan poros Mekah harus diakui terkait dengan Rizieq yang mengungsi ke Arab Saudi oleh karena delik yang disangkakan kepadanya oleh Kepolisian.

Yang menjadi pertanyaan, apakah sebutan Poros Beijing versus Poros Mekah dapat menyesatkan? Menyesatkan atau tidak akan tergantung dari sudut pandang politik, namun sebutan poros tersebut dapat saja menimbulkan benturan antara penganut Islam itu sendiri sebab Indonesia adalah negara sekular yang bersandar pada hukum dan ideologi negara , pengaruh agama dalam politik yang liberal akan digunakan apabila menguntungkan.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun