Pada masa Era Orde Baru kita mengenal istilah Dwi Fungsi ABRI  sebagai bentuk legitimasi militer menduduki jabatan-jabatan sipil bahkan perwakilan rakyat yang dikenal Fraksi ABRI. Berbeda era saat ini, terutama para jenderal pensiunan harus bersaing  mendapatkan posisi strategis oleh performancenya.
Beberapa jenderal yang mengisi posisi strategis, mereka adalah Luhut  Pandjaitan sebagai Menteri Koordinator Maritim, Sidarto Danusubroto  sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Gories Mere sebagai Staf  Khusus Presiden, Ryamizard Ryacudu sebagai Menteri Pertahanan, dan  Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.
Belakangan, Presiden Jokowi kembali menunjuk purnawirawan jenderal berada di posisi  strategis, antara lain Moeldoko sebagai Kepala Kantor Staf Presiden dan  Agum Gumelar sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Penempatan tersebut menimbulkan anggapan penggalangan jendral menghadapi Prabowo yang diperkirakan akan bersaing lagi dalam pilpres 2019 mendatang.
Anggapan tersebut dibantah oleh Kepala Kantor Staf  Presiden Moeldoko yang tidak setuju jika ada anggapan Presiden Joko Widodo  sengaja menempatkan sosok Jenderal di posisi strategis pemerintah demi  melawan Prabowo.
Terlepas dari anggapan tersebut, orang yang sukses akan dikerubungi banyak banyak orang  bukan saja dalam politik, tapi juga dalam bisnis. Pebisnis akan berada pada sekitar kekuasaan, bahkan di Amerika Serikat loby Yahudi yang menguasai perekonomian negara adidaya ini mampu mempu mempengaruhi kebijakan luar negerinya.
Mereka yang berada disekitar kekuasaan akan menjadi akses pebisnis kepada pemegang keputusaan, beberapa kasus menimpa beberapa Gubernur harus mendekam dalam penjara KPK karena masalah pemberian izin konsensi kepada pebisnis.
Kita masih ingat, papa minta saham yang viral di media, pada kedudukan strategis pemerintahan dimungkinkan digunakan sebagai akses kepada pemegang keputusan untuk kepentingan bisnis.
Yang menjadi pertanyaan, apakah para Jendral tersebut menjadi filter bagi presiden untuk memblok kepentingan bisnis menuju pusat kekuasaan ? Bisa saja demikian, namun tidak ada larangan orang2 sekitar kekuasaan untuk berbisnis. Seperti pada era orde baru, bisnis putra presiden Suharto menggurita, bebgitu juga dengan pebisnis yang berada  diseputaran Suharto oleh adanya kemudahan yang didapatkan.
Menjelang 2019 ini, harus diakui terjadi adanya kubu para jenderal, satu sisi diseputaran Jokowi dan dialin sisi diseputaran Prabowo merupakan hal yang lumrah saja karena insting  setiap orang akan cenderung mendekat pada orang sukses. Walaupun dibantah oleh Muldoko, fakta yang terjadi, saat ini dua tokoh ini yang paling kuat bersaing dalam pilpres 2019 mendatang.
