Mungkin, yang paling aman dalam menyikapi perkembangan politik saat ini adalah bersikap rahasia terhadap pandangan politik kita namun resikonya kita bisa tak disukai oleh kawan sendiri karena dinilai tak sejalan. Itulah yang terjadi dalam dunia medsos yang salah kaprah mengartikan demokrasi hingga tercipta sebutan lovers dan haters.
Apalagi saat ini sudah didengungkan pemilihan presiden 2019, berbagai lembaga survey mulai merilis hasil surveynya, bursa calon pemimpin nasional mulai didengungkan. Dari sekian banyak yang disebutkan cukup pantas menjadi pemimpin, umumnya adalah politisi dengan berbagai latar belakang. Namun tak satupun dari mereka yang merupakan pemimpin umat yang mungkin saja hanya laku dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
Sehingga boleh dikatakan, kita ambil contoh pemilihan kepala daerah, yang terpilih adalah yang pandai bersaing, kuat mencari dukungan baik suara dan materi. Akhirnya baik pendukung materi yang nota bene pengusaha dan kepala daerah setelah terpilih menghadapi kasus korupsi. Agaknya ini yang melatar belakangi OTT KPK yang berhasil memergoki calon kontestan pilkada menerima suap yang juga melibatkan pengusaha sebagai upaya preventif untuk menutup permainan curang.
Team pemenangan, memang tugasnya membangun citra agar yang dijagokan unggul, tapi bukan rahasia lagi bahwa arena pilkada bertabur uang yang menurut pejabat Bank Indonesia mampu meningkatkan  geliat ekonomi walau prosentasenya tak begitu signifikan. Namun demikian hal ini sangat luar biasa, geliat ekonomi mampu dipengaruhi oleh beberapa gelintir orang yang bertarung dalam memperebutkan kedudukan politik didaerah.
Banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi mungkin saja menjadi pemikiran Mendagri sehingga terjadi kesepakatan dengan penegak hukum bagi mereka yang mengembalikan hasil korupsinya maka perkaranya dapat dihentikan. Jika demikian, korupsi dulu, kalau ketahuan dikembalikan, tidak harus dipenjara dan tetap menjabat. Bagaimana kalau tidak ketahuan ?
Orang kaya itu lebih pintar, paling tidak lebih pintar menjadi kaya. Orang kaya biasanya pandai menghimpun dana, kalau perlu jangan mengurangi isi kantong atau bahkan harus tambah tebal koceknya. Menjadi kontestan pilkada perlu dana besar sehingga yang memungkinkan dapat ikut bersaing adalah mereka yang kaya.
Orang kaya menjadi pemimpin, dengan filosofi orang kaya seperti tadi, bukan tidak mungkin ingin menambah isi koceknya, bukan menguras kocek. Kalau dilihat dari gajinya, pada posisi menjadi pemimpin harus tampil lebih dari sebelumnya yang sudah kaya, alhasil terjadi penyalah gunaan kewenangan. Para pemilihnya tidak merasa kecewa pilihanya tersangkut masalah korupsi karena pilihanya bisa karena terpengaruh hadiah sembako atau promosi.
Walikota Kendari adalah walikota termuda sesungguhnya menunjukkan keberhasilan ayahnya  melakukan kaderisasi dalam politik dinasty. Namun sayangnya sang ayah yang sebelumnya menjabat walikota kota yang sama selama dua periode ini dalam hubungan sosial tetap atasan walikota. Permintaan sang ayah yang maju sebagai calon gubernur mungkin saja meminta sang anak untuk menghimpun dana tetapi jangan dari kontong sendiri, caranya menggandeng penguasaha dengan imbalan proyek dan terjaring OTT KPK.
Filosofi orang kaya tetap berlaku, kalau memungkinkan jangan dari kocek sendiri, berkat kesepakatan mendagri, kedepan tak perlu khawatir tersangkut masalah hukum kalau ketahuan dikembalikan. Begituka?
