Menangkal Hoaks dan "Fake News" jelang Pesta Demokrasi

Semarak pesta demokrasi lima tahunan  sudah di depan mata. Publik pun mulai disajikan dengan tontonan menarik soal figur dan program kerjanya dalam kampanye yang setiap harinya digelar tanpa henti. Keluar masuk dusun dan desa menjadi sebuah kenyataan lain menambah tontonan politik ini harus terus ditonton jika tidak ingin ketinggalan informasi. 

Ada yang bergembira dan ada yang mengerutkan dahinya tanda bingung maupun tidak sepakat. Namun itulah esensinya politik yang dipenuhi janji dan di bumbui kata 'akan' ataupun 'sudah' tanpa harus melihatnya sebagai kesatuan dalam proses menjadi satu sehingga tidak heran jika kemudian banyak yang berujar miris, bahwa politik dekat dengan janji tanpa ada pembuktian memenuhi janji itu saat kursi itu telah didapatkan. 

Semuanya seolah menjadi 'amnesia' secara permanen dan masyarakat pun kembali menjadi pesakitan di wilayah sendiri. Dan hal ini pun sepertinya akan terjadi pula dalam pilbup dan pilgub 2018 nantinya di Nusa Tenggara Timur. Jualan NTT miskin adalah sebuah hal yang lumrah, dan akan terus menjadi sebuah jualan yang nilainya akan selalu tinggi. 

Begitupun ketertinggalan dalam aspek pembangunan daerah yang juga punya posisi tawar untuk menjadikannya sebuah penawar atau panasea sesaat bagi sakitnya masyarakat melihat daerahnya selalu menjadi tertinggal ketimbang daerah lainnya di NTT.

Hmhm...sebuah kenyataan yang patut diterima sebagai sebuah keharusan walaupun nilai kebenarannya selalu bertentangan dengan hati nurani. Masyarakat seolah masih melihat jualan ini sebagai kue yang nikmat untuk disantap walaupun emoh sadar bahwa jualan kue dalam kemasan apapun jika sudah basi maka tetap tidak berguna. Kadang akal sehat mengalahkan sikap fanatik terhadap figur walaupun harus jatuh untuk sekian kalinya. 

Dan kini jualan seperti itu tidak hanya terjadi di dalam kampanye offline semata tetapi juga  merambah ke media sosial dalam bentuk kampanye online di facebook, instagram, twitter dan lain sebagainya yang membuat semua penggunanya bebas mengekspresikan dirinya dengan berbagai macam postingannya yang bermuara pada sebuah tujuan yakni menyakinkan publik akan sosok pemimpin pilihannya. 

Tidak salah memang, namun yang menjadi salah adalah menjadikan medsos sebagai ajang untuk menghakimi dan mencederai demokrasi dengan saling hujat dan lain sebagainya, sebagaimana yang kita lihat dan rasakan selama ini. 

Bukan apa-apa, penulis kadang merasa risih dengan situasi dan kondisi yang demikian, karena demi kepentingan 5 tahunan kita kemudian menggadaikan nilai kemanusian sebagai orang Indonesia yang sangat menghargai perbedaan dan kekerabatan yang selama ini ada. Bukannya kita selalu mendengungkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai sebuah dasar yang harus kita junjung? 

Perbedaan itu kental hukumnya bahwa semua manusia apapun dia tidak akan sama dengan manusia lainnya? Ataukah Bhineka Tunggal Ika itu hanya sebatas sebuah slogan pemanis mulut semata?

Aw semua sudah terjadi, dan akan seperti ini untuk beberapa tahun mendatang. Boleh jadi akan lebih parah lagi dengan masifnya postingan yang berbau hoaks dan fake news yang menurut teman-temanku sebagai kakak dan adik.  Kok bisa?

Iya hoaks dan fake news memang sulit dibedakan dengan keduanya dapat dimaknai sebagai sesuatu yang tidak benar atau bohong. Bohong dalam konteks ini adalah menyakinkan otak untuk menerima pesan hoaks sebagai sebuah fakta walaupun fakta itu belum bisa dikatakan sebagai sebuah kebenaran.