Frengky Keban
Frengky Keban Penulis

Penulis Jalanan.... Putra Solor-NTT Tinggal Di Sumba Facebook: Keban Bala Engky IG. :keban_engky

Selanjutnya

Tutup

Kotaksuara

Menangkal Hoaks dan "Fake News" jelang Pesta Demokrasi

13 Maret 2018   05:02 Diperbarui: 13 Maret 2018   06:01 377 1 0

Semarak pesta demokrasi lima tahunan  sudah di depan mata. Publik pun mulai disajikan dengan tontonan menarik soal figur dan program kerjanya dalam kampanye yang setiap harinya digelar tanpa henti. Keluar masuk dusun dan desa menjadi sebuah kenyataan lain menambah tontonan politik ini harus terus ditonton jika tidak ingin ketinggalan informasi. 

Ada yang bergembira dan ada yang mengerutkan dahinya tanda bingung maupun tidak sepakat. Namun itulah esensinya politik yang dipenuhi janji dan di bumbui kata 'akan' ataupun 'sudah' tanpa harus melihatnya sebagai kesatuan dalam proses menjadi satu sehingga tidak heran jika kemudian banyak yang berujar miris, bahwa politik dekat dengan janji tanpa ada pembuktian memenuhi janji itu saat kursi itu telah didapatkan. 

Semuanya seolah menjadi 'amnesia' secara permanen dan masyarakat pun kembali menjadi pesakitan di wilayah sendiri. Dan hal ini pun sepertinya akan terjadi pula dalam pilbup dan pilgub 2018 nantinya di Nusa Tenggara Timur. Jualan NTT miskin adalah sebuah hal yang lumrah, dan akan terus menjadi sebuah jualan yang nilainya akan selalu tinggi. 

Begitupun ketertinggalan dalam aspek pembangunan daerah yang juga punya posisi tawar untuk menjadikannya sebuah penawar atau panasea sesaat bagi sakitnya masyarakat melihat daerahnya selalu menjadi tertinggal ketimbang daerah lainnya di NTT.

Hmhm...sebuah kenyataan yang patut diterima sebagai sebuah keharusan walaupun nilai kebenarannya selalu bertentangan dengan hati nurani. Masyarakat seolah masih melihat jualan ini sebagai kue yang nikmat untuk disantap walaupun emoh sadar bahwa jualan kue dalam kemasan apapun jika sudah basi maka tetap tidak berguna. Kadang akal sehat mengalahkan sikap fanatik terhadap figur walaupun harus jatuh untuk sekian kalinya. 

Dan kini jualan seperti itu tidak hanya terjadi di dalam kampanye offline semata tetapi juga  merambah ke media sosial dalam bentuk kampanye online di facebook, instagram, twitter dan lain sebagainya yang membuat semua penggunanya bebas mengekspresikan dirinya dengan berbagai macam postingannya yang bermuara pada sebuah tujuan yakni menyakinkan publik akan sosok pemimpin pilihannya. 

Tidak salah memang, namun yang menjadi salah adalah menjadikan medsos sebagai ajang untuk menghakimi dan mencederai demokrasi dengan saling hujat dan lain sebagainya, sebagaimana yang kita lihat dan rasakan selama ini. 

Bukan apa-apa, penulis kadang merasa risih dengan situasi dan kondisi yang demikian, karena demi kepentingan 5 tahunan kita kemudian menggadaikan nilai kemanusian sebagai orang Indonesia yang sangat menghargai perbedaan dan kekerabatan yang selama ini ada. Bukannya kita selalu mendengungkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai sebuah dasar yang harus kita junjung? 

Perbedaan itu kental hukumnya bahwa semua manusia apapun dia tidak akan sama dengan manusia lainnya? Ataukah Bhineka Tunggal Ika itu hanya sebatas sebuah slogan pemanis mulut semata?

Aw semua sudah terjadi, dan akan seperti ini untuk beberapa tahun mendatang. Boleh jadi akan lebih parah lagi dengan masifnya postingan yang berbau hoaks dan fake news yang menurut teman-temanku sebagai kakak dan adik.  Kok bisa?

Iya hoaks dan fake news memang sulit dibedakan dengan keduanya dapat dimaknai sebagai sesuatu yang tidak benar atau bohong. Bohong dalam konteks ini adalah menyakinkan otak untuk menerima pesan hoaks sebagai sebuah fakta walaupun fakta itu belum bisa dikatakan sebagai sebuah kebenaran. 

Atau dengan kata lain hoaks dan fake news adalah cara menyakinkan publik untuk mengakui bahwa pesan yang disampaikan itu adalah fakta yang diterima secara umum dan bisa dipertanggungjawabkan walaupun dalam proses penyampaiannya pesan yang disampaikan itu dibarengi dengan beragam kutipan-kutipan sebagai upaya membenarkan diri dengan bersembunyi di akun-akun yang anonim berlabelkan media.

Anehnya, publik dewasa ini seolah menjadi lupa diri, membuat mereka menjadi orang yang begitu cepat percaya dengan postingan berbau hoaks dan fake news. Bahkan ada diantara mereka dengan beraninya membagikan pesan hoaks dan fake news tersebut di laman medsos mereka untuk sekedar mendapatkan rating like dan komentar selain menciptakan kehebohan di ranah publik. 

Akibatnya jelas bahwa banyak informasi yang kini ada tidak lagi mampu menjadi informasi yang mencerdaskan publik malah membuat publik semakin bodoh, dengan menyeret beberapa efek terusannya yakni tidak dipercayanya produk jurnalistik yang dilakukan oleh para jurnalis seperti media massa baik itu media cetak, online dan elektronik yang sudah bekerja maksimal sesuai dengan kaidah yang ada. Mirisnya, publik dengan 'seenaknya' menjudge produk jurnalistik yang hadir melalui pemberitaan di media sebagai sebuah hoaks jika kemudian berita itu dipandang melemahkan pihak ataupun orang tertentu. 

Dan pesan hoaks inipun kini telah dianggap sebagai dewa dan menjadi topeng pembenaran diri dengan menggunakannya demi kepentingan sesaat termasuk dalam kampanye online sebagai cara melemahkan figur calon tertentu. Tidak jarang ranah privat pun diangkat ke permukaan sebagai pelurunya, bahkan dosa lama yang sudah hilang di ingatan publik pun seolah hadir sebagai pengingat bahwa figur ini tidak cocok karena punya dosa.

Itu belum termasuk pesan hoaks lainnya yang berkembang masif dewasa ini menjelang pencoblosan dalam pesta demokrasi seperti pilbup dan pilgub NTT nantinya. Sadar atau tidak jika hal ini terus dbiarkan maka demokrasi kita bukan lagi ditentukan hati nurani tetapi ditentukan oleh pesan hoaks itu sendiri, karena bagaimana pun pesan hoaks juga punya kekuatan yang sama dengan pesan yang dihadirkan oleh media massa dimana mampu membentuk opini publik sedemikian rupa untuk kemudian diikuti.

Oleh karenanya kecerdasan intelektual, dan kecerdasana emosional diperlukan sebagai langkah antisipasi untuk menjaga demokrasi kita tidak berada di titik nadir. Bahwa tidak semua pesan harus ditelan bulat-bulat tetapi harus bisa dicerna sedemikian rupa dengan banyak pertimbangan yang didasari cek dan ricek sebelum menyimpulkan semua pesan itu sebagai sebuah kebenaran. 

Hal penting lainnya adalah mulai mengikuti aturan PKPU nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye gubernur, walikota dan bupati yang hemat penulis adalah salah satu benteng paling efektif bagi para calon bupati dan gubernur untuk meredam isu-isu yang berbau hoaks dan fake news yang selama ini beredar tentang diri mereka karena dalam PKPU sudah diatur sedemikian rupa dengann apa dan bagaimana pesan (materi kampanye) yang seharusnya disampaikan demi menjaga tatanan demokrasi di daerah ini berjalan sesuai harapan kita semua. 

Dan tulisan ini bukan sekedar untuk saya, anda juga buat kita semua yang selalu melihat dari kacamata diri sendiri, dan sebagai sebuah awasan dini menjaga tangan kita tidak lebih lincah dari otak karena tangan kadang membuat kita harus menyesal karenanya.

Salam....