PPDB merupakan progam yang dicanangkan oleh setiap sekolah. Banyak cara melakukan progam PPDB baik terjun langsung ke lapangan (sosialisasi), publikasi media cetak, dan publikasi secara online. Setiap tahun kita selalu disuguhi dengan banner, spanduk, pamflet, dan stiker promosi setiap sekolah. Tujuannya adalah mencari siswa dan mempromosikan sekolah.
Namun, secara khusus dibalik semua upaya peningkatan jumlah siswa baru adalah menambah dana tahunan dari pemerintah. Ini merupakan politik mulus yang harus tertarget secara terselubung demi fulus. Sebab, jumlah siswa baru yang banyak akan secara otomatis menerima bantuan dana besar pula. Politik memang tidak dapat lepas secara menyeluruh disetiap bidang pekerjaan, termasuk pendidikan. Apalagi citra Indonesia dalam berpolitik selalu dihiasi dengan kenegatifan. Setiap tahun selalu ada kasus yang bermula dari konteks "politik", begitu pula politik pendidikan.Â
Menginjak ajaran baru, setiap instansi sekolah, baik yang berstatus swasta dan negeri selalu merencanakan progam PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru). Itu dilakukan karena setiap instansi memiliki target siswa setiap tahun, ada juga beberapa alasan yang menyebutkan tujuan progam PPDB ini sebagai modal promosi sekolah agar memiliki nama di mata umum, ada juga yang beranggapan ketika sekolah yang memiliki integritas baik dan tidak berhasil meningkatkan jumlah peserta didik baru akan memiliki tren jelek di mata umum, dan ada juga yang mengatakan jika sekolahan yang terbilang kecil (tidak maju atau masih baru) tidak melakukan progam PPDB maka jumlah siswa akan semakin dikit yang nanti berdampak pada tren di mata umum pula.
Alasan itu tidak dapat dianggap sebagai alasan absolut karena dibalik itu masih memiliki alasan yang bersifat konstekstual. Kita tahu, semakin banyak jumlah siswa maka semakin besar pula dana (BOS) yang akan turun dari pemerintah. Jika sudah memiliki jumlah siswa banyak maka jumlah politik juga semakin banyak pula (laporan abal-abal atau akumulasi dana).
Akumulasi dana atau laporan abal-abal ini dilandasi dengan  beberapa alasan yaitu; jika dana yang turun dari pemerintah kembali maka pemerintah yang dapat menikmati uang tersebut, ada juga yang mengatakan jika dana tersebut terkesan mengendap maka pemerintah beranggapan sekolah tersebut tidak memiliki target untuk memajukan sekolahan, dan ada juga yang beranggapan akumulasi dana atau laporan abal-abal sudah biasa dilakukan oleh setiap instansi sekolah.
Melihat ulasan tersebut, bisa dikatakan bahwa tradisi politik ini sudah diajarkan di dunia pendidikan meski tereselubung dari siswa-siswi serta orang tua wali siswa.
Salam
Jember, 17 April 2018
