![[dpr] Gaji Tetap Mengalir, Tapi Hati Rakyat Sudah Pergi: Perlunya Etika dan Adab bagi Anggota Dewan](https://assets-a2.kompasiana.com/items/album/2025/09/02/file1b549156-2ec1-45a4-b331-a757f7fc9902-68b6499eed64152c5867fef4.png?t=t&v=100&x=100&info=meta_related)
Kinerja Gubernur Jabar Dinilai Tinggi, Kritik Tetap Perlu
"Apresiasi publik adalah cermin kerja, tapi kritik adalah bahan bakar untuk memperbaikinya."
Oleh Karnita
Pendahuluan
Langit Bandung cerah pada Selasa pagi, 19 Agustus 2025, ketika Kompas.com memuat berita berjudul "Survei Litbang Kompas: Warga Jabar Beri Nilai 8,5 untuk Kinerja Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan". Berita itu menyoroti capaian penting: mayoritas warga Jawa Barat puas terhadap kepemimpinan gubernur dan wakil gubernurnya. Angka 8,5 bukan hanya skor, melainkan simbol kepercayaan publik yang perlu dijaga dengan konsistensi.
Hasil survei Litbang Kompas layak diapresiasi, sebab ia menyajikan gambaran jujur tentang persepsi masyarakat. Di tengah derasnya arus kritik terhadap birokrasi, temuan ini menjadi bukti bahwa kerja nyata tetap mendapat tempat di hati rakyat. Namun apresiasi publik juga harus diikuti sikap kritis agar kinerja tetap relevan dengan tantangan zaman.
Penulis merasa tertarik menyoroti isu ini karena relevansinya sangat besar terhadap dinamika sosial-politik saat ini. Jawa Barat adalah provinsi dengan populasi terbesar, sehingga apa pun kebijakannya memberi pengaruh luas. Di sinilah pentingnya refleksi mendalam: bagaimana menjaga capaian tinggi tanpa mengabaikan problem mendasar yang masih dirasakan masyarakat.
Apresiasi untuk Program Prioritas
Survei mencatat bahwa beberapa program unggulan menuai kepuasan publik sangat tinggi. Misalnya, pembangunan ruang kelas baru (RKB) yang dianggap menjawab kebutuhan dasar pendidikan. Begitu pula program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat kecil.
Hal yang menarik, program barak militer untuk pembinaan remaja nakal juga mendapat dukungan 95 persen responden. Angka ini menunjukkan adanya kerinduan masyarakat akan solusi konkret bagi problem sosial yang menahun. Publik ingin pemerintah hadir dengan cara yang praktis, meski tetap perlu diskusi etis agar pendekatan militer tidak mengabaikan aspek pendidikan psikososial.
