Melihat dari banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat seharusnya membuat masyarakat berfikir, apa tujuan para calon – calon pejabat ini saat sebelum terpilih? Tujuan yang mulia kah? Atau malah sebaliknya.
Masyarakat harus lebih selektif saat memilih calon pejabat, jangan pernah tergiur dengan suap yang tak seberapa dari antek – antek sang calon. Jangan gadaikan kesejahteraan masyarakat dengan hanya beberapa rupiah saja.
Pilihlah mereka yang benar – benar bersih dari suap, lihatlah track record mereka, jangan sampai ada kepentingan terselubung di dalamnya.
Di kutip dari SuaraMerdeka.com, “Nyalon Pejabat, Jangan Banyak Utang”, ungkapan tersebut di lontarkan oleh Cipto Junaedy, seorang penulis buku dan pembicara yang menyerukan program gerakan cipta teladan negeri tanpa utang.
Saat peluncuran dua buku terbarunya “Strategi B 25” dan “Lecutan 101” di Semarang, Cipto Junaedy mengusulkan calon pejabat harus melaporkan tanggungan utangnya.
Dengan tanggungan utang yang banyak tidak memungkinkan bagi si pejabat memikirkan rakyatnya atau konstituennya, melainkan justru sibuk memikirkan melunasi utangnya.
Besaran utang bisa dikatakan sebagai indikator atau syarat pencalonan pejabat publik, dikatakannya tidak boleh melebihi 30 persen dari total aset yang dimiliki orang yang bersangkutan.
Kalau di nalar, calon pejabat yang memiliki utang 30 persen dari total asetnya, jika terpilih, langkah mereka akan dinodai utang, imbasnya bisa saja saat memangku jabatan bakal melakukan perbuatan yang menyalahi aturan.
