Menuju Indonesia Maju Melalui Pemerataan Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui pendidikan, upaya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Keunggulan pendidikan mempengaruhi kualitas pendidikan di setiap negara. Semakin baik pendidikan yang dimiliki suatu negara, semakin besar pula kesempatan yang dimiliki negara tersebut untuk masuk ke dalam daftar negara maju. Pendidikan berperan besar dan memiliki dampak yang merambah ke berbagai aspek. Tingkat pendidikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas yang dihasilkan oleh pendidikan yang bermutu. 

Banyak negara berkembang yang masih menghadapi dan berjuang meningkatkan kualitas pendidikan di negara mereka. Kualitas pendidikan di Indonesia sendiri masih jauh dari kata sempurna. Hal ini bisa dilihat dari data World Population Review 2021 yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-54 dari 78 negara, menunjukkan Indonesia masih kalah dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, yakni Singapura di peringkat 21, Malaysia di peringkat 38, dan Thailand di peringkat 46. 

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang juga menghadapi permasalahan-permasalahan pendidikan, seperti tingginya persentase penduduk buta huruf dan tidak meratanya pendidikan. Sekitar 4 dari 100 penduduk dewasa di Indonesia mengalami buta huruf pada tahun 2021. Hal ini bisa dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa 3.96% penduduk berusia 15 tahun ke atas di Indonesia mengalami buta huruf. Berdasarkan wilayahnya, persentase penduduk buta huruf paling banyak terdapat di Papua, yakni  sebesar 21,11%. Dari angka persentase tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan di Indonesia belum merata, khususnya bagi penduduk yang tinggal di daerah-daerah terpencil yang tidak mendapatkan akses pendidikan maksimal.

Maka dari itu, untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan peran aktif pemerintah dalam upaya pemerataan pendidikan. Pemerataan mencakup dua aspek penting, yakni persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan serta keadilan dalam memperoleh pendidikan yang sama dalam masyarakat. Pendidikan harus mampu menjadi wadah bagi pembangunan bangsa dan membentuk manusia berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia, sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945.

Persoalan pemerataan pendidikan setidaknya disebabkan oleh perbedaan tingkat sosial ekonomi masyarakat, perbedaan fasilitas pendidikan, sebaran sekolah tidak merata, nilai masuk sebuah sekolah dengan standar tinggi, dan rayonisasi. Dari permasalahan pemerataan tersebut, tingkat ekonomi masyarakat menjadi masalah yang paling sering terjadi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa 76% keluarga menyatakan penyebab utama anak mereka putus sekolah adalah karena alasan ekonomi dan 67% diantaranya tidak mampu membayar biaya sekolah.

Dapat disimpulkan bahwa tingkat ekonomi memainkan peran yang penting dalam dunia pendidikan. Semakin rendahnya perekonomian masyarakat, maka semakin sulit pula bagi mereka untuk mencari sekolah. Hal ini dikarenakan sekolah dengan fasilitas memadai, tenaga pendidik berkualitas, dan layanan yang lengkap membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tentu saja ini menjadi permasalahan bagi masyarakat yang kurang mampu yang kemudian menyebabkan mereka lebih memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan anaknya.

Permasalahan ekonomi pada masyarakat yang kurang mampu menjadi hal yang harus diutamakan. Karena banyak anak yang ingin bersekolah, namun faktor ekonomi selalu menghambat sehingga harapan anak tersebut tidak tercapai. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan memberikan bantuan berupa dana bagi golongan masyarakat yang kurang mampu. Pemberian bantuan dana dilakukan pemerintah agar peserta didik dapat mengembangkan minat bakat dan potensi yang mereka miliki. Dengan begitu, anak didik yang kurang mampu akan sangat terbantu dan bisa menempuh pendidikan tanpa harus memikirkan masalah biaya. Hal ini sebenarnya sudah dilakukan pemerintah melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilaksanakan untuk memberikan akses pendidikan yang sama dan melindungi masa depan anak-anak didik yang terkendala persoalan biaya. Dan agar program tersebut bisa terus berjalan dengan lancar, diperlukan peran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkoordinasi secara aktif agar dana pendidikan bisa dimanfaatkan secara maksimal tanpa adanya kecurangan.

Dengan dana yang tersedia, pemerintah juga bisa membangun sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, khususnya di daerah tertinggal. Misalnya, dengan mendirikan sekolah dari jenjang SD hingga SMA. Selain itu, jika ingin pendidikan di Indonesia maju, juga harus mengikuti perkembangan jaman. Pendidikan konvensional harus beralih ke pendidikan digital. Oleh karena itu, pemerintah harus menyediakan fasilitas-fasilitas seperti komputer, printer, dan peralatan elektronik lainnya, serta memperbaiki jaringan telekomunikasi. Pemerintah juga harus menyediakan akses internet, karena tidak bisa dipungkiri bahwa internet memegang peranan penting dalam dunia pendidikan saat ini. Banyak wilayah di Indonesia yang masih belum terjangkau oleh jaringan internet. Padahal, arus informasi global saat ini paling gencar dan cepat melalui internet. Maka dari itu, sekolah memerlukan akses internet dalam proses belajar mengajarnya agar tidak tertinggal dengan sekolah-sekolah unggulan lainnya yang mayoritas sudah menggunakan basis digital dan elektronik.

Fasilitas sekolah yang lengkap pun belum cukup jika tidak ada tenaga didik yang berkualitas. Daerah pedalaman tidak memiliki jumlah guru yang cukup karena mayoritas berada di perkotaan. Keengganan pemerintah dan sulitnya akses menuju lokasi menjadi alasan utama mengapa masyarakat yang tinggal di daerah terpencil kurang diperhatikan dalam hal pendidikan. Ditambah lagi dengan tidak banyaknya jumlah guru yang bersedia melaksanakan tugas di daerah pedalaman. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah bisa membentuk relawan atau tenaga pendamping pendidikan dengan cara bekerja sama dengan perguruan tinggi membentuk program untuk menghimpun sarjana-sarjana pendidikan yang bersedia membantu anak didik di daerah-daerah tertinggal. Mereka yang bersedia bisa menjadi peluang untuk membuka daerah-daerah terisolir di Indonesia yang kemudian secara perlahan bisa berkembang menjadi daerah maju.

Pemerataan pendidikan di Indonesia menjadi salah satu masalah rumit yang tak kunjung selesai. Maka dari itu, untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya dan pengawasan maksimal dari pemerintah dalam penyaluran bantuan untuk masyarakat yang kurang mampu agar bantuan tersebut bisa tepat sasaran. Diperlukan juga peran pemerintah daerah dalam mengetahui permasalahan yang ada di daerahnya masing-masing agar solusi paling tepat dapat dilakukan. Maka, dapat disimpulkan bahwa diperlukan kesungguhan dari berbagai pihak dalam mewujudkan akses pendidikan yang merata dan berkeadilan di Indonesia.

Jika pendidikan di Indonesia sudah merata, hal tersebut tentu saja akan berdampak pada pendapatan per kapita negara yang menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi jika ingin masuk sebagai negara maju. Pada umumnya, rata-rata pendapatan per kapita negara maju sebesar US$ 10 ribu per tahun. Dengan akses pendidikan merata dan kualitas pendidikan yang tinggi, Indonesia tentu saja akan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan begitu, peluang bagi Indonesia untuk menjadi negara maju akan semakin besar karena tingkat pengangguran berkurang dan Indonesia juga akan mampu melampaui angka standar pendapatan per kapita.