Ambon, Kemenkum Maluku -- Kementerian Hukum dan HAM kembali mencatat sejarah gemilang dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun 2024. Prestasi ini menjadi yang ke-16 kalinya secara berturut-turut sejak 2009, sekaligus menjadi capaian terakhir sebelum Kemenkumham resmi bertransformasi menjadi tiga kementerian: Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK digelar secara virtual pada Jumat (3/10). Dari Maluku, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku mengikuti kegiatan dari ruang kerjanya, sementara bendahara dan staf bagian keuangan mengikuti dari Ruang Rapat Pimpinan.
Acara diawali dengan laporan pelaksanaan kegiatan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Anggota I BPK RI yang menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
Selanjutnya, Anggota I BPK RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2024 kepada Menteri Hukum, Menteri HAM, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pada kesempatan yang sama, turut diserahkan Laporan Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan serta Laporan Penyelesaian Kerugian Negara Semester I Tahun 2025.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menyampaikan bahwa capaian opini WTP ke-16 ini merupakan bukti nyata komitmen Kemenkumham dalam menjaga integritas tata kelola keuangan negara.
"Enam belas kali berturut-turut meraih opini WTP adalah catatan emas dalam perjalanan Kemenkumham. Capaian ini menjadi penutup yang baik sebelum kita memasuki babak baru transformasi kelembagaan," ujar Supratman.
Melalui capaian ini, Kementerian Hukum, Kementerian HAM dan Kementerian IMIPAS meneguhkan komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola keuangan negara yang tertib, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berintegritas.
