PERANAN KERAJAAN NUSANTARA SEBAGAI KOMPONEN STRATEGIS PENJAGA KEUTUHAN WILAYAH NUSANTARA NKRI
Oleh Kanjeng Senopati
AMANDEMEN Inkonstitusional terhadap UUD 1945 telah merubah total jati diri dan kultur bangsa Indonesia dari negara berfalsafah Pancasila (pure of culture) menjadi negara super Liberalis, Hedonis dan Kapitalis di segala bidang.
Dampaknya Indonesia tidak lagi menjadi sebuah bangsa 'nation state' yang berkultur berbudaya luhur dan berakhlak religius tetapi bergeser menjadi 'citizen state' yang justeru condong kepada liberalis, sekuleris dan sosialis.
Kaum radikal Proletar kiri memamfaatkan  predator oligator untuk memberangus komponen umat Islam dengan berhasil mengintimidasi dan memutilasi umat Islam kemudian telah berhasil pula mengkebiri komponen militer yaitu TNI. Dan akhirnya TNI hari ini nyaris menjadi mandul tidak bisa berbuat apa-apa.
Mereka kaum Proletar yang notabene para penjunjung hedonisme, sekulerisme, liberalisme, kapitalisme dan komunisme yang telah berhasil menyusup kedalam barisan reformasi sekarang mereka berhasil sebagai penguasa, pengelola dan pengendali negara ini. Tetap akan terus memutilasi dua komponen utama bangsa ini Umat Islam dan TNI.
Ini adalah keberhasilan kerja kaum proletar kiri dengan slogan "kerja..kerja.. dan kerja.." dari kaum radikal proletar kiri dan Komunis yang bersemayam didalam kelompok Liberal.Â
Mereka yang notabene anti Pancasila dan anti monarki atau anti sistem Daulah Kerajaan karena menurutnya munculnya kerajaan dinusantara tidak lepas dari kekuatan dan peranan besar umat Islam.
Sasaran mereka adalah melemahkan, membendung dan mengkebiri peranan TIGA komponen utama strategis bangsa yaitu :
1. Kerajaan Keraton Nusantara.
2. Umat Islam Indonesia.
3. Tentara Nasional Indonesia dan Polri
Fungsi dan peranan Kerajaan Keraton Nusantara adalah sangat inti dan strategis dalam menjaga keutuhan wilayah Nusantara dan kedaulatan NKRI.
Peranan Kerajaan Keraton Nusantara itu integral sebanding lurus dengan komponen Umat Islam. Yaitu sebagai komponen strategis kekuatan Sishankamrata yang memiliki Integritas penuh dan bersifat komprehensi, bukan hanya sebagai "simbol pajangan" budaya belaka.
Kerajaan Keraton Nusantara Peranannya bukan hanya sebagai pemangku adat tapi harus kembali memiliki Sovereignty dan Integritas agar bersifat Komprehensif yaitu peka dan bisa menangkap situasi kondisi alam negeri dan dinamika geopolitik secara global.
