Kang Jenggot
Kang Jenggot karyawan swasta

Hanya orang sangat biasa saja. Tukang ngopi.

Selanjutnya

Tutup

Kandidat

Jokowi dan Kisah Petruk Dadi Ratu Versi Fadli Zon

12 Februari 2019   21:27 Diperbarui: 12 Februari 2019   21:34 59 0 0
Jokowi dan Kisah Petruk Dadi Ratu Versi Fadli Zon
Fadli Zon saat jadi pembicara di diskusi Seknas Prabowo - dokpri

Seknas Prabowo-Sandiaga seperti biasanya, tiap Selasa menggelar diskusi rutin mereka yang bertajuk, " Topic of the Week. Diskusi rutin Seknas Prabowo kali ini mengangkat tema,"  Jelang Pilpres: Jokowi Blunder dan Panik?".

Diskusi yang digelar di halaman Seknas Prabowo ini menghadirkan sederet  narasumber yakni   Wakil Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, Ustad Fahmi Salim, budayawan Ridwan Saidi dan Dosen Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Aad Satria Permadi.Fadli Zon, dalam paparannya, langsung menyentil Jokowi.

Ia pun, memulai paparannya dengan bercerita tentang kisah Petruk Dadi Ratu. Katanya, kisah tersebut bercerita tentang Petruk, seorang punakawan yang jadi Raja dengan menyaru menjadi  Prabu Kantong Bolong. Petruk jadi raja, karena mendapat wahyu keprabon. Kisah Petruk Dadi Ratu, kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, sungguh tepat untuk menggambarkan sosok petahana.

"Tapi ketika wahyu lepas, dia kembali menjadi petruk sesungguhnya. Ketika itu apapun yang dilakukan pasti salah. Pakai baju salah, mau naik motor salah, marah pun salah," kata Fadli Zon menyindir Jokowi.

Baginya, Jokowi tak punya kapasitas sebagai pemimpin. Bahkan jauh jika dibandingkan dengan para pemimpin pendiri bangsa seperti Bung Karno dan Bung Hatta. Dua tokoh tersebut adalah pemimpin negarawan. Punya kapasitas dan kapabilitas. Pun, tokoh lainnya, Natsir atau Kasman Singodimedjo. Mereka para pemimpin yang juga pemikir. Pemimpin yang membaca. Petahana jauh bahkan tak seperti mereka.

" Semua pemikir,  penulis. Karena untuk membawa bangsa ke sebuah cita-cita, dia harus tahu mau di bawa kemana. Nahkoda sekarang tidak tahu kapal ini mau di bawa kemana. Muter-muter di laut, habis BBM, kapal bisa karam," katanya.

Fadli Zon kemudian mengungkit elektabilitas Jokowi, rival jagoannya, Prabowo. Kata dia, ketika seorang petahana memulai elektabiltiasnya di angka 52,53 persen atau katakanlah 56 persen,  sebenarnya dia sudah kalah. Kemenangan di Pilpres 2014, itu pun tuding Fadli Zon, karena ada kecurangan.

" Jadi tidak bergerak 5 tahun lalu dengan sekarang. Artinya tidak ada capaian yang membuat rakyat mengokohkan pilihannya. Petahana itu biasanya bicara ini lho yang sudah saya lakukan. Tapi klaim-klaim keberhasilan terlalu mudah untuk dipatahkan. Akhirnya menjadi gimmick, pencitraan.   Kemudian kalau kita lihat, banyak isu-isu. Blunder. Mungkin karena elektabilitasa mangkrak, maka dicari jalan," tuturnya.

Jadi kata dia, antara blunder dan panik tidak bisa dipisahkan. Kalau petahana itu kokoh dan  kuat seperti  SBY di tahun 2009, maka petahana lebih santai menanggapi, elegan serta negarawan. Tapi sekarang Jokowi seperti penantang yang menchallenge Prabowo. Bagi Fadli Zon tanda-tanda kepanikan.

"Dan ini tanda kemenangan bagi Pak Prabowo," kata dia.

Fadli menambahkan blunder mudah diakses, karena sekarang masyarakat tidak dapat informasi sepihak. Ada media online dan media sosial yang luar biasa. Jadi kalau kemudian mereka menggunakan Pasal-pasal ITE, itu justru jadi blunder after blunder. Ini akan mendorong elektabilitas petahana turun. Sebab  di alam era demokrasi,  salah satu kemewahan adalah kebebasan berpendapat baik lisan maupun tulisan, berserikat, berkumpul. Ketika itu dibungkam, akan ada perlawanan. Dan inilah yang sedang terjadi sekarang.

"Kita lihat hak-hak ini semakin dibatasi. Bahkan ada kasus-kasus secara nyata dikriminaliasi. Kasus Ahmad Dhani paling nyata. Hanya ada kata ludah, dan idiot dia harus ditahan. Keadilan kita tidak bekerja dengan baik. Ini dibuat-buat. Ini rezim apa namanya kalau bukan rezim otoriter. Berusaha menakut-nakuti orang supaya tidak mengkritik. Membungkam kritik," tuturnya.

Kata Fadli Zon, blunder demi blunder pun terus terjadi,  mulai dari kasus Buni Yani, Abu Bakar Baasyir dan lainnya. Mungkin rezim yang berkuasa berpikir ada game changer. Misalnya, karena sebagian umat isylam tidak mendukung petahana, maka kemudian  dibebaskanlah Abu Bakar Baasyir.

" Hampir setiap hari ada blunder diciptakan. Menjanjikan ekonomi meroket ternyata, apa yang dijanjikan 7-8 persen ternyata 5 persen. Target 5,4 tercapai 5,1. Target 5,1 tercapai 4,9. jadi tidak ada yang tercapai. Inilah masalah kita. Masalah petahana yang menghadapi krisis elektabilitas," katanya.

Sementara  elektabilitas  Prabowo-Sandi klaim Fadli Zon terus naik. Bahkan ia  yakin pada bulan Februari ini, kubunya  bisa melampaui petahana. Terlebih survei-survei selama ini meleset. Ia contohkan saat Pilkada Jakarta, dimana duet Anis Baswedan dan Sandiaga Uno yang menang. Padahal, survei mencatat, yang mungkin menang adalah pasangan petahana.

"Blunder-blunder ini menunjukkan kepanikan dan akan terus beralngsung sampai 17 April. Mungkin mereka pikir dengan menangkapi orang mereka akan menang. Insya Allah dengan Pak Prabowo kita bisa menuju kebangkitan," ujarnya.

Sedangkan  Ustaz Fahmi Salim dalam paparannya lebih menyoroti persoalan politisasi agama. Katanya, justru kubu petahana yang melakukan politisasi agama. Ia contohkan, soal spiritual yang sifatnya personal. Tapi oleh kubu petahana itu dikapitalisasi. Sengaja untuk dipolitisasi untuk kepentingan pencitraan politik.

"Saya agak lucu ketika beberapa bulan lalu dalam grup WA, ada tagar selalu bertanya PrabowoJumatanDimana. Ini lucu apalagi kalau dikaitkan dengan persoalan politik. Tidak etis bertanya seperti itu. Artinya meragukan keislaman seseorang. Banyak lagi soal politisasi ritual-ritual kesalehan. Sering beredar di media-media sosial. Saya pikir ini blunder," katanya.

Jadi lanjut Fahmi Salim, bicara kepemimpinan itu, harus dilihat track recordnya. Dicermati keotentikannya dalam memimpin. Sekarang, ia lihat, ada semacam krisis krisia keotentikan. Beberapa kebijakan-kebijakan gagal. Terutama kebijakan yang menyangkut  pendekatan terhadap umat Islam.

"Politisasi agama sekarang luar biasa. Saya akan sampaikan ke Pak Prabowo, kalau bisa ulama jangan diposisikan sebagai tukang doa. Ulama harus jadi penentu, konsultan kebijakan negara. Terlalu rendah kalau ulama dijadikan tukang doa, apalagi pemadam kebakaran. Kalau ada kebijakan salah, ulama dikumpulin suruh memadamkan api. Saya kira jangan gitulah jadi pemimpin," katanya.

Fahmi kemudian mengungkit kasus doa KH Maimun Zubair. Baginya kasus doa kyai sepuh yang menyebut Prabowo lantas diralat menarik diulas.

"Pak Kyai bukan orang sembarangan. Saya melihat beliau bukan hanya berdoa politik tapi juga melakukan politik doa. Entah disengaja atau tidak. Tiga kali dalam doa, bahkan setelah diralat, masih mendoakan Pak Prabowo," katanya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2