Ekonomi

"Pembangunan Berkelanjutan" Sebagai Embrio Tata Pengelolaan Sistem Transportasi Kota

28 Maret 2018   12:01 Diperbarui: 28 Maret 2018   12:08 221 1 0

Menurut Budiharjo dan Sudjarto pengertian pembangunan berkelanjutan adalah : kota yang dalam perkembangannya mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya masa kini, mampu berkompetisi dalam ekonomi global dengan mempertahankan keserasian lingkungan vitalitas sosial, budaya, politik, dan pertahanan keamanannya tanpa mengabaikan atau mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam pemenuhan kebutuhan mereka

Pembangunan berkelanjutan adalah embrio dari perencanaan sebuah kota namun bukan berarti semua kota harus memiliki pendekatan yang sama dalam mencapai tujuan dari pembangunan berkelanjutan. Sebagai contoh, kita tidak bisa menyamakan pendekatan yang dilakukan dalam merencanakan kabupaten Bangkalan dengan perencanaan kabupaten Nganjuk. Untuk itu setiap kota perlu memiliki visi dan misi dari pembangunan kotanya dengan mempertimbangkan sumber daya dan infrastruktur pendukung yang ada.

Hal itulah yang kemudian bisa kita jadikan patokan untuk melakukan tata kelola kota-kota di Indonesia. Setidaknya, untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan kota yang baik, terdapat 6 komponen yang harus kita perhatikan. 6 komponen tersebut ialah :

1. Planning process

2. Competitiveness

3. Land and urban form management

4. Infrastructure and services management

5. Urban institusional management

6. Urban space and hinterland management

Komponen pertama yang Ridwan Sutriadi sebutkan ialah Planning Process. Komponen ini terdiri dari serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk membuat perencanaan kota yang baik. Serangkaian kegiatan tersebut ialah formulasi, implementasi, kontrol serta reporting atau pemantauan.

Komponen kedua adalah Competitiveness atau daya saing. Komponen ini membahas tentang kemampuan dasar sebuah kota untuk bersaing dengan kota-kota lainnya. Aspek yang diperhatikan dalam komponen ini ialah sumber daya manusia dengan sistem sosial-budaya yang ada didalamnya, kemampuan fisik dan infrastruktur perkotaan untuk mendukung kegiatan masyarakatnya, kekuatan ekonomi yang dimiliki sebuah kota dan tata pengelolaan pemerintah setempat dalam mengelola kotanya.

Komponen ketiga adalah Land and Urban Form Management yakni manajemen atau pengaturan suatu lahan dan bentuk perkotaan. Pembahasan komponen ketiga dalam pengelolaan kota yang baik ini tidak terlepas dari adanya key actors yang berperan penting dalam mendukung pembangunan suatu kota. Selain itu juga diperlukan sense of creativity and innovationagar pembangunan kota tidak terkesan monoton namun juga tetap berlandaskan peraturan maupun kebijakan yang telah ada.

Komponen keempat adalah Infrastructure and Service Magement yaitu suatu kota dilihat melalui pengelolaan infrastruktur dan pelayanan publik yang ada. Cara untuk menunjang sistem ini adalah mengoptimalkan infrastruktur yang ada serta perbaikan pengelolaan layanan publik di perkotaan agar dapat tersebar secara merata dan optimal.

Komponen kelima adalah Urban Institutional Management yaitu kemampuan pengelolaan institusi tertinggi (pemerintah) atau badan penting suatu perkotaan yang bertugas untuk melakukan kontrol dan pembangunan suatu kota dan melakukan perencanaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tidak hanya melibatkan satu institusi saja tapi melibatkan banyak kerjasama dengan institusi lainnya. Win-win solution antara pihak pemerintah dan swasta  harus menjadi jawaban atas kebutuhan suatu kota.

Komponen terakhir ialah  Urban Space and Hinterland Managementyang berfokus pada pengelolaan kota disekitar kota yang kita rencanakan. Lantas kenapa diperlukan adanya pengelolaan kota disekitar kawasan kota yang kita kelola? Hal ini penting dilakukan untuk mengontrol adanya kemungkinan urban sprawl dan dampak negatif yang mungkin terjadi. Pembangunan kota di suatu negara baiknya dilakukan secara merata agar tidak terjadi ketimpangan dalam suatu negara.

Selain 6 komponen yang telah disebutkan diatas, terdapat  4 pilar pendukung pembangunan kawasan perkotaan. Keempat pilar tersebut ialah :

1. Infrastruktur, karena dapat dijadikan tolok ukur perkembangan suatu kota

2. Sumber daya manusia, karena menjadi pilar utama keberhasilan pembangunan

3. Tata kelola, karena menjadi sistem penentu keberhasilan suatu perencanaan

4. Kebijakan,untuk memastikan pembangunan berjalan secara baik dan teratur

Dalam pengelolaan kota maupun pengembangan kawasan juga terdapat beberapa stakeholder atau pemangku kebijakan yang terlibat. Para stakeholder memiliki perannya sendiri dalam sebuah tata kelola kota maupun pengembangan kawasan. Peran penting stakeholder dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

  • Ownership : Stakeholder memiliki kekuasaan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan
  • Sentiment : Stakeholder memiliki kepekaan terhadap permasalahan yang sedang terjadi maupun isu yang berkembang
  • Expectation : Stakeholder harus memiliki harapan atau visi terhadap pengembangan kawasan atau kondisi ideal yang ingin dicapai dalam pembangunan kawasannya
  • Exposure : Stakeholder harus memiliki sudut pandang tersendiri dalam melihat permasalahan yang terjadi di kawasan perkotaanya

___________________________________________________________________________

Opini Penulis :

"Pembangunan Berkelanjutan" sebagai Embrio Tata Pengelolaan Sistem Transportasi

Kota-kota di Indonesia

 

Pembangunan berkelanjutan adalah suatu konsep pembangunan yang menyelaraskan kepentingan pembangunan dengan pengelolaan lingkungan (Sudharto, 2007). Pembangunan berkelanjutan bisa juga disebut sebagai sebuah pola pikir untuk mengintegrasikan 3 pilar utama dari pembangunan berkelanjutan, yakni lingkungan, sosial dan ekonomi.Ketiga pilar pembangunan berkelanjutan itulah yang akan diintegrasikan dengan 4 komponen pengelolaan kota di Indonesia yang telah dipaparkan oleh Ridwan Sutriadi dalam mengembangkan tata kelola sistem transportasi kota-kota di Indonesia. Keempat komponen tersebut ialah planning process,Land and urban form management dan Infrastructure and services management serta Urban Institutional Management.

Dalam proses perencanaan sistem transportasi yang berkelanjutan, dibutuhkan tahapan-tahapan yang detail dalam proses perencanaannya. Serangkaian kegiatan yang komprehensif harus dilakukan untuk membuat perencanaan kota yang baik. Proses perencanaan itu setidaknya harus melalui tahap formulasi, implementasi, kontrol serta reporting atau pemantauan. Proses pengelolaan kota yang diformulasikan secara tepat akan mudah diimplementasikan dan dikontrol dengan baik apabila proses perencanaan sudah dilakukan melalui tahapan-tahapan yang baik.  Komponen pengelolaan kota yang diperlukan ialah good planning process.

Pembangunan sistem transportasi yang berkelanjutan di Indonesia juga dipengaruhi oleh manajemen atau pengaturan suatu lahan dan bentuk perkotaan. Jalan yang sudah ada di Indonesia seharusnya sudah tidak perlu ditambah lagi karena terbatasnya ruang yang ada. Permasalahan yang dihadapi sub sektor jalan saat ini adalah minimnya pemeliharaan jalan sehingga menurunnya kualitas dan keberlanjutan pelayanan infrastruktur darat seperti kemacetan lalu lintas, tingginya tingkat kecelakaan, lingkungan dan energi. Selain itu kerusakan infrastruktur dan lambatnya pertumbuhan kapasitas jalan strategis khususnya arteri dan jakan tol (sekitar 70% sistem jaringan jalan nasional, provinsi dan lokal yang terbatas dan berfungsi optimal) dan tidak adanya penambahan ruas/ jalan baru. Semua masalah tersebut harus segera diatasi guna menciptakan kondisi sub sektor jalan yang lebih baik yang pada akhirnya akan melahirkan suatu sistem transportasi yang berkelanjutan.

Sistem transportasi yang berkelanjutan juga harus didukung dengan regulasi yang ada. Pemerintah sebagai pihak utama untuk melakukan kontrol dan pembangunan suatu kota dan melakukan perencanaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat harus mampu memberlakukan kebijakan yang mengatur tentang tata kelola sistem transportasi yang berkelanjutan. Perencanaan sistem tranportasi, tata guna lahan dan lingkungan tidak bisa dibahas secara terpisah. Tanpa adanya regulasi yang jelas, efektivitas ketiganya tidak akan berjalan dengan maksimal.

Usaha pemerintah dalam mewujudkan sistem transportasi di Indonesia masih terkungkung dalam pola pikir bagaimana menambah ruas jalan yang ada dan panjang jalan yang ada. Sistem transportasi yang berkelanjutan mengintegrasikan tata guna lahan perkotaan dan kualitas lingkungan yang baik. Moda transportasi publik bisa menjadi solusi atas permasalahan sistem transportasi yang dihadapi oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Sebagai seorang planner, dibutuhkan pemikiran yang luas mengenai tata pengelolaan sistem transportasi yang berkelanjutan di Indonesia.


Oleh :  Muhammad Nafis B.A.Y  - 08211640000053 - Perencanaan Kota (A)

Referensi :

The integration of land use planning, transport and environment in European policy and research oleh Harry Geerlingsa dan Dominic Stead (2003)

Kajian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Transportasi di Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas, 2012