Tragedi di Markas Komando Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, pada Rabu (9/5) hingga Kamis (10/5) lalu, meninggalkan duka yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Dalam tragedi tersebut, lima anggota Brimob gugur dibunuh oleh para narapidana teroris.
Berbagai kalangan dalam dan luar negeri menyatakan keprihatinan dan mengutuk tindakan para narapidana teroris tersebut. Namun tak demikian dengan anggota DPRD Kota Bukittinggi, Sumatera Barat dari PKS ini.
Adalah Syaiful Efendi yang justru menyebut kejadian di Mako Brimob sebagai komedi. Pernyataan itu ditulisnya di akun Facebook miliknya yang kemudian viral di media sosial.
Pernyataan anggota DPRD dari PKS itu sungguh keterlaluan. Dia tidak memiliki empati, sekaligus tidak bisa membedakan antara kenyataan dan imajinasinya sendiri.
Kasus kerusuhan, pembunuhan, dan penyanderaan oleh para napi teroris di Mako Brimob adalah fakta. Itu adalah kenyataan. Bukan rekayasa apalagi pengalihan isu. Bahkan lebih dari itu, ada lima nyawa yang harus melayang.
Mereka yang meninggal itu adalah anak dari orang tuanya, suami dari istrinya, bahkan orang tua dari anak-anaknya. Mereka harus meninggal untuk melindungi masyarakat secara luas.
Hilangnya nyawa itu adalah tragedi kemanusiaan. Bukan komedi. Bila Syaiful Efendi menyebutnya itu komedi, perlu diperiksa isi otak dan hati nuraninya apakah masih memiliki sisi kemanusiaan atau tidak.
Sebagai wakil rakyat, pernyataan politisi PKS ini sungguh tidak mempunyai hati nurani. Dia juga sepertinya tidak dapat menyalurkan aspirasi masyarakat, serta tidak dapat menjalankan tugasnya karena tidak mampu memanusiakan orang lain dan menghargai nyawa pihak-pihak yang berjuang melawan terorisme.
Memang, bila kita amati mendalam, hingga saat ini tidak ada kepedulian dan simpati dari anggota dan simpatisan PKS dalam aksi kerusuhan di Mako Brimob. Entah karena mereka menyetujui aksi teror tersebut, atau mungkin memiliki kepentingan politis lainnya.
Sebaliknya, sebagian dari mereka justru mencari sensasi dan mengungkapkan hal-hal kontroversial terkait dengan hal tersebut. Mereka itu bukanlah contoh politisi yang sejalan dengan amanat Pancasila.
