Mohon tunggu...
juven hamat
juven hamat Mohon Tunggu... God is good all time, all time God is Good "And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work".

Yesaya 41:10 Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan.

Selanjutnya

Tutup

Politik

DPR Makin Sakti: Bisa Copot Pejabat, Apa Selanjutnya? Ngeban Akun Netizen?

8 Februari 2025   19:10 Diperbarui: 8 Februari 2025   19:10 83
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Guys, kalian pernah lihat admin grup WhatsApp yang suka main kick anggota seenaknya? Nah, kira-kira gitu juga vibe DPR sekarang. Baru-baru ini, mereka nambah wewenang baru: bisa nge-review dan mencopot pejabat negara. Iya, benar! DPR sekarang bukan cuma bikin undang-undang atau debat panas di sidang, tapi juga punya power buat 'unsubscribe' pejabat yang mereka anggap nggak cocok.

Wait, sejak kapan DPR jadi HRD-nya negara?

Jadi gini, revisi Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib (Tatib) yang baru ini memungkinkan DPR buat ngevaluasi secara berkala dan (kalau mereka mau) ngerekomendasiin pencopotan pejabat. Kayak kasih bintang di aplikasi ojek online, tapi bedanya ini pejabat negara yang dipertaruhkan, bukan tukang bakso keliling.

Tapi ada yang aneh nih. Biasanya kalau orang dikasih tanggung jawab lebih, harusnya makin disiplin. Tapi ini kok malah DPR yang makin luas kuasanya? Banyak ahli hukum bilang ini udah 'kebablasan'. Soalnya, kalau DPR bisa nyopot pejabat negara sesuka hati, lembaga-lembaga independen kayak KPK, KPU, Bawaslu, atau bahkan MK bisa jadi mainan politik. Kalau ada pejabat yang kerja bener tapi nggak sejalan sama DPR, bisa aja kena tendang. Kayak kasus Hakim MK Aswanto yang dicopot gara-gara sering menganulir UU bikinan DPR. Lah, terus gimana sama prinsip demokrasi?

Independensi? Ah, itu kan cuma teori...

Lucius Karus dari Formappi bahkan nyeletuk kalau aturan ini bisa jadi 'karpet merah' buat DPR buat ngelakuin hal yang sama ke pejabat-pejabat lain. Kebayang nggak kalau pejabat-pejabat jadi sibuk jilat sana-sini biar nggak kena pecat? Lembaga independen malah jadi lembaga ketergantungan. Mungkin nanti, alih-alih "Komisi Pemberantasan Korupsi", bakal berubah jadi "Komisi Pemberantasan yang Nggak Sepaham Sama DPR".

Bikin DPR Lebih Produktif atau Makin Sibuk Drama?

Sebenernya, kalau mau lebih produktif, DPR tuh lebih baik fokus sama kerjaan utamanya: bikin undang-undang yang bener dan ngawasin pemerintah. Bukannya malah sibuk cari-cari pejabat buat dicopot. Kalau kayak gini, DPR lebih mirip juri di ajang pencarian bakat politik ketimbang lembaga legislatif. Mungkin nanti bakal ada acara 'DPR's Got Power' dengan tagline, "Siapa yang layak bertahan, siapa yang akan kami pulangkan?"

Mau Jadi Superpower? Silakan, Tapi...

Satu hal yang pasti, kalau DPR makin sakti, bisa jadi mereka nggak bakal berhenti sampai di sini. Hari ini bisa copot pejabat, besok siapa tahu mereka mau punya wewenang buat blokir akun netizen yang nyinyir? Atau bikin aturan, "Siapa yang ketawa di sidang, bayar denda satu juta." Ngeri nggak sih?

Jadi, gimana nih menurut kalian? Apakah ini langkah maju atau malah bikin kita mundur ke era 'asal bapak senang'? Kasih komentar, tapi hati-hati, siapa tahu DPR juga bakal punya wewenang buat mute mikrofon kalian!

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun