irvan sjafari
irvan sjafari Jurnalis

Saat ini bekerja di beberapa majalah dan pernah bekerja di sejumlah media sejak 1994. Berminat pada sejarah lokal, lingkungan hidup, film dan kebudayaan populer.

Selanjutnya

Tutup

Hijau Pilihan

Polemik Insinerator di Bandung Raya

12 Maret 2018   14:07 Diperbarui: 13 Maret 2018   07:02 760 0 0
Polemik Insinerator di Bandung Raya
Skema PLTsA Legoknangka (kredit foto: prfmnews.com)

Sampah sudah lama menjadi salah satu masalah yang sulit dipecahkan Pemerintah Kota Bandung.  Belakangan para pemangku kepentingan di kawasan Bandung Raya melemparkan gagasan menggunakan teknologi insinerasi (pembakaran sampah).  Teknologi ini akan digunakan di bakal TPA Legok Nangka, Kabupaten Bandung.

Alat untuk melakukan pembakaran itu disebut insinerator. Alat pembakar sampah ini dioperasikan dengan menggunakan teknologi pembakaran pada suhu tertentu, sehingga sampah terbakar habis. Beberapa tahun lalu peneliti LIPI Anto Tri Sugianto mengungkapkan, Insinerator dalam sakla besar dengan pembakaran sampah di atas 500 ton per hari, menghasilkan panas dan bisa dimanfaatkan sebagai energi listrik, yang bisa didistribusikan ke masyarakat (1).

Penggunaan teknologi ini didukung Perpres No 18/2018 tentang Percepetan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah pada 2 November 2016. Perpres itu antara lain menyebutkan,  teknologi yang diarahkan untuk digunakan adalah insinerator, gasifikasi dan pyrolysis. Tujuannya untuk mengatasi dua masalah sekaligus, solusi penanganan sampah, sekaligus  pasokan sumber energi baru (2).

Direktur Walhi Jawa Barat Dadan Ramdan pada 5 Maret 2018 menyatakan penolakannya.  Menurut dia, teknologi insinerator sama sekali tidak sesuai dengan semangat memulai konsep nol sampah. Para pemimpin daerah di Bandung harus berani menyatakan sikap seperti itu.

Dadan bilang, Perpres No 18/2016 telah dibatalkan setelah digugat Koalisi Nasional Tolak Bakar Sampah pada Februari 2017. Sementara Dirut PD Kebersihan Kota Bandung Deni Nurdyana menyatakan  Legok Nangka jauh dari masyarakat. 

Ia juga sudah melakukan kunjungan ke Kawasaki Jepang beberapa tahun lalu untuk mengetahui bagaimana penggunaan teknologi ini. "Teknologi Insinerator sekarang jauh lebih bagus," ucap dia (3).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat Apung Hadiat Purwoko mengakui masukan pakar lingkungan bahwa insinerator memberikan dampak buruk karena residu udaranya menjadi bahan pertimbangan.

Dia juga memahami insenerator membutuhkan smapah 1000 ton per hari, sementara Kabupaten Bandung Barat hanya memproduksi 145 ton sampah per hari. Itu sebabnya diperlukan TPA secara regional (4).  Kalau digabungkan dengan kota Bandung yang memproduksi sampah 1500 ton per hari (5), maka jumlah itu pasti terpenuhi (5).

Loh siapa yang benar dalam hal ini?  Bukankah sebetulnya insinerator kalau dipikirkan sekilas merupakan terobosan dalam penanganan sampah di Kota Bandung? Lalau saya mengajak ngobrol seorang kawan saya yang pernah mendesain Insinerator, Primabudi.

Alumni Teknik Kimia ITB itu mengatakan yang kurang benar adalah penempatan di TPA. Walaupun bisa saja semua sampah domestik direduksi di inserator, tetapi tetap tidak cocok. "Ada konsep yang lebih cocok dibandingkan insinerator di TPA," ujar dia.

Hingga saat ini kata dia, penanganan sampah hanya dengan sistem buang dan timbun.  Dari sumbernya sampah diangkut menggunakan gerobak ke Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS). Dari TPS sampah diangkut menggunakan truk ke TPA.  Akibatnya sampah menumpuk di TPA.

Di sisi lain biaya  menjadi mahal. Kalau insenerator diletakkan di TPA selain ada biaya sewa lahan ada biaya mengoperasikan insinerator. Berdasarkan peraturan terbaru semua siswa pembakaran insenerator adalah B3, berarti sampah yang tadinya bukan B3, begitu abunya tersisa karena pembakaran langsung diberlakukan B3.

"Yang benar adalah pemilahan yang seharusnya bisa dari rumah tangga. Sayangnya sulit di Indonesia menyuruh rumah tangga memilah sampah.  Yang bisa dilakukan  dibuatkan fasilitas pemilahan sampah di TPS. Sampah bisa direcycle di TPS, sehingga ritase truk sampah menjadi menurun," terang Priambudi.

Lanjut dia, sampah organik dikomposting dengan alat, jadi bau tidak menyebar dan tidak ada leacchate yang terbentuk.  Hasilnya menjadi pupuk kompos.  Biaya operasional komposting lebih murah daripada biaya operasional insinerator. 

"Sementara plastik  (yang tersisa) dan sampah yang masih dibakar disatukan dan dibuat Refused Derived Fuel(RDF). Bentuk RDF itu seperti pelet kecil gabungan dari plastik dan bahan-bahan berenergi bakar tinggi. RDF ini bisa digunakan untuk tungku di industri kecil," pungkas dia.

Solusi lain , Wali Kota Bandung Ridwan Kamil sebetulnya sudah mencoba menggunakan teknologi Biodigister, walaupun berskala kelurahan. Percontohannya sudah dilakukan di Kecamatan Kiaracondong pada Oktober 2014. Biodigister itu berbahan bakar gas metan dari sampah organik yang bisa menyalakan mesin disel dan bisa digunakan untuk memasak (6).

Teknologi ini sebetulnya pernah mendapat dukungan dari Walhi Jabar. Deputi Walhi Jabar Dwi Retnastuti metode pengelolahan sampah ini menghasilkan listrik, tetapi tidak mengeluarkan asap hitam, hingga lebih ramah lingkungan (7).

Hanya saja jadi pertanyaan, mengapa akhirnya insinerator lebih mencuat? Apakah membangun biodigister di setiap kelurahan seperti rencana Kang Emil kurang efesien?

Konsep Sampah Nol dari Rumah Tangga, Apa Mungkin?

Apa yang dijelaskan kawan saya itu rasanya memang suatu terobosan lain. Soal jadi pemilahan sampah, saya teringat waktu saya bekerja pada sebuah media komunitas  wilayah Kelapa Gading sekitar sepuluh tahun yang silam, salah satu RW di Kelapa Gading Timur sudah melakukan kegiatan tersebut.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2