Menghadapi bencana gempa bumi di Lombok Nusa Tenggara Barat, pemerintahan Presiden Joko Widodo turun tangan secara total membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah tersebut. Melalui Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) dan Kementerian/Lembaga pemerintah mengucurkan dana yang cukup besar.
Hal itu sebagaimana yang dituliskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani di dinding Facebooknya. Ia menjelaskan alokasi dan distribusi anggaran pemerintah untuk membantu saudara kita di Lombok.
Pemerintah, menurut Sri Mulyani, telah mengucurkan dana sebesar Rp. 557,7 miliar pada BNPB dan Rp. 428,1 miliar melalui Kementerian/Lembaga untuk penanganan gempa bumi di Lombok. Dana itu berasal dari APBN 2018.
Tak sebagaimana informasi hoax yang menyebut pemerintah tak peduli pada Lombok, faktanya hingga kini pemerintah terus bekerja untuk melakukan pemeriksaan/verifikasi keseluruhan jumlah bangunan yang rusak untuk kemudian diberikan bantuan dan dibangun kembali melalui beberapa tahap.
Setidaknya saat ini sudah dicairkan dana perbaikan untuk 5.000 rumah yang rusak berat, masing-masing memperoleh bantuan sebesar Rp. 50 juta/rumah. Kemudian pada tahap kedua akan segera dicairkan dana untuk perbaikan yang sama.
Pemerintah berkomitmen bahwa proses perbaikan dan pembangunan kembali di Lombok akan berlangsung sepanjang tahun 2018, serta tahun 2019. Pada RAPBN tahun 2019 sendiri telah memasukkan anggaran untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di sana.
Tak hanya itu, pemerintah kini juga telah membangun sistem mitigasi dan penanganan bencana yang lebih baik dengan lokomotif BNPB dan BPBD, serta anggaran cadangan bencana yang jumlahnya triliunan rupiah.
Dengan sistem yang lebih baik diharapkan alokasi dan distribusi anggaran untuk penanganan bencana lebih tepat sasaran, tepat kualitas, dan tepat waktu.
Pemerintahan Presiden Jokowi berkomitmen penuh untuk terus membantu saudara di Lombok hingga pulih kembali. Anggaran dan sumber daya negara akan digunakan guna memulihkan luka saudara kita di sana.
Ditegaskan oleh Menteri Keuangan, APBN adalah instrumen negara untuk menjaga masyarakat, perekonomian dan NKRI.
