Mohon tunggu...
Petra JD
Petra JD Mohon Tunggu... Menulis ketika ingin. Rehat ketika ingin. Mengkritik ketika diperlukan. Diam ketika mengendalikan. Seorang penulis lepas yang kadang omong kosong di dalam tulisannya. Namun kadang menyelipkan pesan tersembunyi di dalam tulisannya. Sekian.

Pengamat

Selanjutnya

Tutup

Gayahidup Pilihan

Sertifikasi Perkawinan, Perlukah?

19 November 2019   14:58 Diperbarui: 19 November 2019   15:01 0 8 0 Mohon Tunggu...
Sertifikasi Perkawinan, Perlukah?
sumber gambar: time.com

Apakah sertifikasi perkawinan diperlukan? saya pribadi akan menjawab bahwa hal itu perlu tak perlu. 

Wacana akan adanya sertifikasi perkawinan ini dikeluarkan oleh Menko PMK Muhadjir Effendy. Apabila kebijakan penerapan sertifikasi perkawinan ini direalisasikan, maka calon mempelai akan diwajibkan untuk mengikuti bimbingan pranikah. Setelah melalui bimbingan maka calon mempelai akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti telah memalui bimbingan pranikah. 

Dalam bimbingan pranikah calon mempelai akan mendapatkan sosialisasi terkait kesehatan reproduksi, penyakit menular seksual, juga mengenai stunting yang dapat menyerang keturunannya kelak. 

Bimbingan pranikah bukanlah hal baru dalam masyarakat, meski tidak secara luas. Dalam agama Katholik dan Kristen bimbingan pranikah sudah lama menjadi rangkaian yang harus dilalui dalam menuju waktu pernikahan mempelai. Hanya saja saya kurang tahu apakah calon mempelai akan mendapatkan sertifikat dan apakah keberadaan sertifikat itu menjadi syarat. 

Saya melihat bahwa dengan adanya konten di dalam kebijakan seritifikasi perkawinan ini memiliki hal perlu dan tidak perlunya. Tentunya calon mempelai memang perlu mendapatkan bimbingan pranikah untuk mengetahui berbagai penyakit menular seksual, edukasi relasi suami-istri, bagaimana mendidik anak (terutama bagaimana memberikan pendidikan seks kepada anak), juga berbagai hal penting lainnya yang kebanyakan masih tidak diketahui oleh para calon mempelai. Tapi apakah perlu juga menjadikan sertifikat tersebut sebagai syarat? 

Lantas mengapa saya juga menilai hal itu tidak perlu?

Aaya tegaskan lagi bahwa yang saya perlu pada kebijakan tersebut adalah kontennya, yakni bimbingan pranikahnya, bukan perihal sertifikat sebagai syarat. Sudah umum diketahui bahwa Indonesia tidak cukup ramah untuk pernikahan beda agama. Dengan diberlakukannya sertifikat itu sebagai syarat maka calon mempelai yang berbeda agama tentunya akan lebih sulit lagi untuk melakukan pernikahan. 

Apa yang diciderai di sini jadinya? Tentu saja kebebasan beragama. Salah satu harus rela pindah ke agama pasangannya. Persoalan dia ikhlas atau tidak, siapa yang benar-benar tahu? 

Dan apabila benar diberlakukan, sertifikasi perkawinan ini akan dijalankan mulai tahun 2020, dan durasi bimbingan berlangsung selama 3 bulan. 

Jadi, perlu gak sih sertifikasi perkawinan tersebut? Sepertinya tidak! 

VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x