Polemik mengenai PSBB yang akan diberlakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dicermati ada tahapan "Jegal-menjegal" menuju pilpres 2024.
Menteri-menteri dan pejabat pemerintah pusat diminta tidak membuat pernyataan-pernyataan yang terkesan asal beda dengan gubernur, terutama gubernur DKI Jakarta.
Hal itu diungkapkan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jimly Asshiddiqie melalui akun Twitternya, @JimlyAS,Â
"Untuk pelajaran kedepan, baiknya menteri-menteri dan pejabat pusat jangan lagi buat statement asal beda dengan gubernur, terutama DKI seolah benarkan persepsi terjadinya jegal-jegalan untuk pilpres 2024. Pempus kok beroposisi ke Pemda. Aneh, lucu dan bahaya. Baiknya Presiden luruskan dan Pemda juga tahu posisi sebagai subsistem" kata Jimly dilansir dari Sindonews.com, 13/9.
Atas pernyataan dari Jimly Asshiddiqie tersebut, apa benar adanya aksi "Jegal-menjegal" di Pilpres 2024 mendatang?. Apa benar niatan beberapa menteri kabinet Indonesia Maju ingin melakukan itu?.
Kita tahu bagaimana Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penerapan PSBB menjadi penyebab kejatuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Tapi, meski begitu, alangkah baiknya kita sejak awal mementingkan kesehatan rakyat yang utama dari sisi perekonomian. Sejak awal juga Presiden Jokowi sering mengatakan bahwa kesehatan menjadi yang utama dari segalanya.
Sebab itu, tidak ada masalah sebenarnya kebijakan Anies Baswedan menerapkan PSBB total atau ketat kembali. Lagipula, sekitar dua minggu PSBB total tersebut diberlakukan. Setelah itu, bisa jadi pelonggaran dilakukan.
Oleh karena itu, harusnya jangan terjadi unsur-unsur politik dalam hal "jegal-menjegal" menuju pilpres 2024. Pilpres 2024 masih lama dan nanti saja kita pikirkan pertarungan pilpres tersebut. Sekarang, diupayakan untuk menangani Pandemi Covid-19.
Harapannya apa yang disampaikan pak Jimly Asshiddiqie tidak benar-benar terjadi yakni "jegal-jegalan" menuju Pilpres 2024.
Mari hentikan polemik itu dan menatap penanganan Pandemi Covid-19 yang lebih baik. Selama vaksin Covid-19 masih dicari, lebih baik lakukan gerakan-gerakan protokol kesehatan dan kebijakan menjaga perekonomian agar tidak makin terpuruk.
