Seorang Fadli Zon merupakan politisi Gerindra yang setia terus sebagai oposisi atau pengkritik pemerintah.
Meski Pak Prabowo Subianto dan Edhy Prabowo menjadi bagian dari pemerintah, tetapi tak membuat Fadli Zon harus mendukung pemerintah.
Ya, tidak masalah juga asal Pak Fadli Zon senang. Terkait dengan Fadli Zon yang setia menjadi oposisi pemerintah, ada pernyataan dari beliau yang perlu dikritisi.
Dilansir dari Tempo.co, 4/6/2020, ada tiga persoalan mengapa wacana dan kebijakan new normal dianggap buruk:
Pertama, Otorisasi dan pengambilan keputusan kacau. Fadli menilai ada kekacauan otorisasi dan pengambilan keputusan dalam kebijakan terkait Covid-19.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, kewenangan penetapan PSBB dipegang oleh Kementerian Kesehatan. Namun otorisasi new Normal malah dipegang Gugus Tugas, bukan dikembalikan kepada Kementerian Kesehatan.
Kedua, Data pemerintah menyesatkan. Fadli mengkritik pemerintah yang mengklaim angka reproduksi Covid-19 di Indonesia sudah berada di angka 1,09. Dalam standar WHO, angka ini bisa dianggap terkendali. Namun, kata Fadli angka yang digunakan pemerintah ini adalah angka yang ada di DKI Jakarta.
Ketiga, Basis data tak proporsional. Data pemerintah tak proporsional. Mengutip data Worldometer, Indonesia memiliki tingkat pengujian terburuk diantara negara-negara yang paling terpengaruh Covid-19. Pemerintah sejauh ini hanya bisa melakukan 967 tes untuk setiap 1 juta penduduk.
Tiga hal yang disampaikan seorang Fadli Zon sebenarnya tak berdasar dan sulit dimengerti. Maksudnya, dalam pernyataan beliau yang pertama di atas, ketika disebutkan pengambilan keputusan kacau. Kacaunya dari mana?
Bukankah antara Kemenkes dan Gugus Tugas itu berkaitan satu sama lain, sama-sama bagian dari pemerintah dalam menangani Pandemi Covid-19? Gugus Tugas dibentuk juga untuk membantu Kemenkes dalam proses penanganan Pandemi yang meluas dan rumit ini.
