Perbincangan mengenai kasus korupsi seperti tak ada habisnya. Korupsi  yang notabene menjadi musuh nyata pemerintahan hingga kini justru  merambah hingga level terkecil. Menteri Dalam Negeri pun mengungkapkan  bahwa dari tahun ke tahun, tindak pidana korupsi tidak turun, malah  terus meningkat.
Definisi korupsi secara baku dan sempurna memang belum ada. Selama  ini, yang kita ketahui korupsi itu hanyalah kasus penyalahgunaan uang  negara untuk kepentingan pribadi dan berhasil diungkap oleh Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK). Hanya itu. Sementara, kasus penyalahgunaan  dan berdampak pada kerugian negara yang belum terungkap KPK belum  dikatakan korupsi. Padahal secara prinsip, ya korupsi juga.
Di hari Anti Korupsi tahun ini, kita patut mengapresiasi pemerintah  dalam rangka pembinaan birokasi untuk pencegahan korupsi. Sebab,  persepsi masyarakat tentang korupsi semakin membaik. Data Badan Pusat  Statistik (BPS) mencatat bahwa Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)  Indonesia tahun 2017 meningkat menjadi 3,71. Indeks tersebut menunjukkan  peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0,12 poin. Perlu diingat  bahwa nilai IPAK berkisar antara 0 -- 5, nilai IPAK sebesar 3,71  mengartikan bahwa masyarakat  Indonesia semakin berperilaku anti  korupsi.
Pertumbuhan Ekonomi Lemah Â
Ketika ekonomi tumbuh, maka di sana kita melihat adanya peningkatan agregasi nilai tambah (value added) seluruh aktivitas ekonomi. Barang atau jasa yang awalnya belum mempunyai nilai jual, karena diberi perlakuan (treatment) menjadikan barang atau jasa itu dapat diperjualbelikan.
Bila kita mendengar: ekonomi kita tumbuh. Lantas, pertanyaan yang  kemudian mencuat adalah mengapa pertumbuhan ekonomi melemah? Ini bisa  dibenarkan karena menurut data BPS, pertumbuhan ekonomi nasional masih  melemah. Ekonomi memang tumbuh, tapi lamban. Dari kuartal pertama sampai  kuartal ketiga tahun 2017, ekonomi nasional tumbuh di sekitar 5 persen.
Bisa jadi, lemahnya pertumbuhan ekonomi beberapa waktu ini merupakan  dampak dari merebahnya kasus korupsi di Indonesia. Gunawan (2013) dalam  tulisannya Dampak Korupsi bagi Perekonomian Indonesiamenyebutkan bahwa korupsi berdampak pada defisit fiskal dan memiliki andil besar mengurangi nilai investasi.
Lambannya pertumbuhan ekonomi menciptakan celah antara pertumbuhan yang diharapkan (potensial growth) dan kenyataannya (actual growth).  Disparitas ini mendorong pemerintah untuk selalu mengutang sebagai  bekal membangun. Belum lagi maraknya pemburu "rente ekonomi" ilegal  berakibat pada inefisiensi dan inefektivitas investasi dan  penyelenggaraan birokrasi.
Selama ini, permasalahan korupsi seringkali terjadi pada wilayah  pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk di dalamnya soal  investasi publik. Adanya interaksi antara pelaku usaha dengan penyedia  layanan publik sedikit banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum birokrat  yang mencari tambahan isi dompet mereka.
Sebetulnya ekonomi tumbuh, hanya saja modal untuk meningkatkan nilai  tambah itu dikorupsi sehingga kegiatan ekonomi bahkan birokrasi tidak  berjalan sebagaimana semestinya. Tak ayal bila nilai Indeks Persepsi  Korupsi (IPK) Indonesia telah menyentuh 60,8 poin, tapi laju pertumbuhan  ekonomi tahun ini diperkirakan tak jauh dari 5 persen.
Apa Solusinya?
