Keadilan pendidikan merupakan faktor penting dalam masa depan sebuah negara, khususnya bagi Indonesia. Keadilan pendidikan adalah kondisi yang memberikan setiap siswa akses yang setara untuk kualitas pendidikan yang sama, tanpa membedakan mereka berdasarkan kelas sosial, usia, jenis kelamin, etnis, atau pendapatan orang tua.
Konsep keadilan pendidikan telah ada sejak lama, tetapi krisis ekonomi dan kemiskinan memudahkan terbentuknya ketimpangan antar pendidikan, terutama antara kalangan yang miskin dan kaya. Indonesia telah menerapkan berbagai inisiatif dan program untuk memastikan bahwa semua anak di Indonesia dapat menikmati hak yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas. Tujuan program-program ini adalah untuk mempersiapkan anak-anak untuk "mempersiapkan masa depan yang gemilang" dan untuk membangun alam demokrasi. Cara Indonesia melakukan hal ini adalah dengan meningkatkan standar pendidikan bagi semua siswa, menggarap ulang sistem pendidikan, dan memperbaiki kualitas pelayanan.
Namun, di tengah semua usaha dan inisiatif yang dikeluarkan pemerintah, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam perihal keadilan pendidikan di Indonesia. Ini termasuk penyebaran dan perbedaan akses, kualitas pendidikan, daya beli orang tua yang masih mempengaruhi kualitas pendidikan anak-anak, mobilitas sosial yang masih rendah, dan kurangnya unsur demokrasi.
Para pengambil kebijakan dan analis pendidikan terus menyoroti perlunya distribusi yang lebih adil dalam menyebarkan dana pendidikan. Pendanaan pendidikan di Indonesia yang komprehensif berarti bahwa meningkatkan kualitas pendidikan kurang bervariasi secara geografis dari satu daerah ke daerah lain. Hal ini memicu "pendidikan berat" di mana kebanyakan sumber daya difokuskan pada satu kota atau area, meninggalkan daerah lain di tempat yang jauh.
Ketidakadilan juga muncul karena adanya catatan sejarah kebijakan pendidikan yang tak adil terhadap tempat tinggal lokal. Di Indonesia, kebijakan pendidikan pada masa lalu telah menghasilkan konsekuensi negatif, seperti bahasa yang digunakan sebagai asas untuk deskripsi pendidikan dan anggaran yang tertutup untuk daerah marginal.
Selain hal itu, keterbatasan mobilitas sosial juga mempengaruhi pendidikan anak-anak. Perbedaan sosioekonomi yang tergolong besar antara generasi sebelumnya dan masa kini membuat beragam stigma pindah ke lapangan pendidikan. Mereka yang berasal dari keluarga pekerja misalnya, sering dianggap tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menembus jenjang pendidikan.
Keadilan juga terganggu karena kurangnya partisipasi dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Anak-anak dan remaja kurang memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di dalam dan di luar lingkungan pendidikannya. Ini membuat anak-anak dan remaja kurang memiliki pemahaman tentang hak-hak mereka terkait pendidikan.
Di Indonesia, pemerintah harus melakukan upaya yang lebih baik untuk memastikan keadilan dalam pendidikan. Beberapa inisiatif yang dapat ditempuh adalah meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Ini termasuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah di mana mobilitas sosial rendah, menyediakan layanan dan dukungan bagi siswa yang berprestasi, dan menyediakan bantuan finansial bagi mereka yang kurang mampu.
Ini adalah hanya beberapa hal dari sekian banyak yang bisa dilakukan oleh Indonesia untuk memastikan bahwa setiap anak di negara ini dapat menikmati hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Namun, dengan berbagai inisiatif ini, Indonesia dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin adanya perkembangan dalam keadilan pendidikan di seluruh negeri.
