Meski PSSI sudah mengeluarkan kebijakan untuk meringankan beban klub, mengijinkan membayar gaji pemain maksimal 25% untuk April-Juni, namun banyak klub yang tetap terengah-engah membayarnya. Bahkan Persita Tangerang hanya bisa membayar 10% dari nilai gaji pemainnya.
Subsidi dari PT LIB sebagai operator kompetisi turut seret, terakhir diterima pada minggu ketiga Mei 2020. Bagi klub, subsidi itu hanya numpang lewat, karena langsung digunakan untuk membayar gaji pemain dan karyawan perusahaan, serta kewajiban ke pihak lain.
Dalam prakteknya tak hanya pemain yang menerima pemotongan gaji, karyawan pun terkena sejak gaji bulan April (yang diterima Mei).
Terengah-engahnya klub terlihat pada Juni 2020 ini, meski tak bisa digeneralisir karena ada yang kuat secara finansial. Ada yang belum membayar gaji pemain dan karyawannya. Apakah ini terkait dengan tidak adanya subsidi dari PT LIB, bisa jadi karena subsidi itu bersama sponsor dan pemasukan tiket jadi income utama klub.
Memang belum semuanya mampu memaksimalkan penjualan merchandise. Bahkan ada yang tidak punya store. Padahal sepakbola sudah merupakan industri yang punya prospek bagus asal dengan pengelolaan yang profesional.
Meski PSSI sudah menyatakan komitmennya soal pembiayaan rapid test, namun bisa dipertanyakan apakah pemilihan jenis tes Corvid-19 itu sudah disetujui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19?
Belum lagi pertandingan sepakbola termasuk jenis kegiatan yang masih dilarang oleh Gugus Tugas tersebut. Seperti dikemukakan oleh Kepala Gugus Tugas, Letjen TNI Doni Monardo saat melakukan rapat dengan Komisi X DPR, 17 Juni 2020 lalu, pihaknya masih melarang kegiatan olahraga yang sifatnya kerumunan dan sarat kontak fisik, termasuk sepakbola.
Andai pun bisa digelar, maka setiap pelaku kompetisi harus dicek kesehatan menggunakan swab test, bukan rapid test seperti yang dicanangkan PSSI.
Ketidaksinkronan itu harus dibereskan, agar tidak menjadi preseden. Cabang olahraga lainnya bisa meniru PSSI, tidak mempedulikan Gugus Tugas jika tetap kompetisi dijalankan dengan penonton dan hanya melakukan rapid test.
Jangan karena PSSI mau ngirit dan lancar menggulirkan lanjutan kompetisi lalu menabrak aturan yang ada. Atau memang berani cuek saja, seperti halnya menabrak Statu sendiri dengan meniadakan degradasi di Liga 1 tanpa melalui kongres?. Hanya PSSI yang tahu hal itu.***
