Opini Sederhana Menyikapi Wacana Sertifikasi Pra-nikah.
Secara pribadi saya mendukung kebijakan Menko PMK menerapkan pemberian sertifikasi pra nikah bagi pasangan calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan mereka. Asalkan ini diatur sedemikian rupa tidak terlalu membebani pasangan ini dengan pembiayaan serta tidak memperpanjang birokrasi yang sering menjadi penghambat percepatan pembangunan.
Kebijakan ini perlu disinergikan dengan instansi terkait dengan selalu mengedepankan keberadaan "kearifan lokal" budaya pembimbingan yang sudah ada dalam masyarakat secara adat tradisi, keagamaan sehingga tidak akan terjadi benturan yang justru menimbulkan persoalan baru.
Kebijakan ini dijadikan sebagai suatu Gerakan Nasional, mirip program Gerakan Nasional Revolusi Mental dan dapat dilakukan secara serentak di daerah tingkat Provinsi atau Kabupaten Kota. Pesertanya mereka pada usia yang jelang memasuki usia pernikahan. Â Mungkin saja ber sinergi dengan program Kemendikbud dengan memunculkan mata ajaran baru Pendidikan Seks dan menjadikan kebijakan ini salah satu program tematik Kuliah Kerja Nyata di Perguruan Tinggi untuk di sosialisasikan kepada masyarakat di lokasi KKN.
Selain itu Kemenko PMK dapat menyiapkan materi penyuluhan tentang kebijakan ini melalui sistim digital yang menjadi materi sosialisasi lewat media massa cetak maupun elektronik bersinergi dengan berbagi media cetak/elektronik di negeri ini.
Saya rasa kebijakan yang bagus ini pasti akan menuai pro dan kontra dan ini hal biasa yang terjadi dalam masyarakat yang sedang membangun negeri. Intinya, substansi positif yang menjiwai kebijakan ini perlu di topang dan di dukung sepenuhnya dengan memberikan solusi terbaik sehingga program yang dicetuskan Menko PMK ini dapat direalisasikan demi menuju Indonesia Maju dan terciptanya SDM berkualitas di masa depan.
Salam Kompasiana.
Manado:20112019.
sumber:kompas.com.
