JW (Joko Widodo) : Silahkan duduk, mas. Terima kasih sudah mampir
JM (Jilal Mardhani) : Terima kasih kembali, Bapak Presiden. Terima kasih sudah bersedia mengundang saya ke sini.
JW : Sama-sama, mas. Kita langsung saja, ya. Saya ingin memahami lebih jauh soal tulisan Anda di Kompasiana.
JM : Tulisan yang judulnya ‘Seandainya Saya Presiden Jokowi”, itu pak?
JW : Ya, mas. Anda bilang saya harus bubarkan Polri dan melibatkan TNI untuk mengambil alih selama proses transisi?
JM : Betul, pak. Mengapa, tidak? Saya tak melihat perlunya organisasi kepolisian berserta seluruh kelengkapannya berada langsung di bawah kendali harian Bapak. Ada jarak birokrasi yang terlalu lebar antara kebutuhan aktual dan sehari-hari di berbagai pelosok daerah Indonesia yang sangat luas ini dengan birokrasi kepemimpinan terpusatnya. Soal SIM dan STNK, misalnya. Juga yang terkait dengan ketertiban dan keamanan umum masyarakat. Jika terkait dengan hal-hal khusus, strategis, dan berskala Nasional mungkin dapat dimaklumi kalau berada di bawah kendali pemerintahan pusat. Misalnya soal peredaran narkoba, terorisme, dan kasus-kasus yang melibatkan wilayah lain di luar suatu daerah.
JW : Tapi bagaimana dengan kepemimpinan institusi kepolisian di daerah sekarang?
JM : Sebetulnya yang paling berkepentingan dan mengerti soal ketertiban dan keamanan umum di daerah adalah kepala daerahnya, pak. Kira-kira seperti petugas satpam yang menjaga gedung kantor, pabrik, atau perumahan. Penjabaran tugas pokok dan fungsinya akan lebih efektif karena setiap daerah memiliki medan, situasi, dan karakter yang unik. Instansi kepolisian setempat juga tidak terikat dengan keterbatasan yang terjadi ketika ia berada di bawah institusi terpusat seperti sekarang. Mereka tentu lebih memahami berbagai kebutuhan unik yang memang tak bisa disamakan antara satu daerah dengan yang lain. Hal itu tentu lebih mudah dibicarakan dengan kepala daerahnya masing-masing. Lebih penting lagi, kepala daerah akan betul-betul bertanggung-jawab penuh terhadap keamanan dan ketertiban daerahnya. Kewenangan yang berada di bawah kendali Bapak justru mengawasinya.
JW : Kapolda yang sekarang kan tetap harus berkoordinasi dan menghormati kepala daerah?
JM : Betul pak, mereka memang bagian dari Musyawarah Pimpinan Daerah. Tapi kita juga tahu ekornya masih dipegang Markas Besar di Jakarta. Jika ada hal yang terkait dengan kekuasaan atau oknum yang berkuasa di pusat pemerintahan maka sangat mungkin perlakuan mereka di daerah berbeda. Saya kira Bapak dapat memaklumi hal yang saya maksud.
JW : Maksudnya bagaimana?
