Siapa yang secara pribadi pernah ditanya,
"Kalau Anda sekeluarga tak boleh keluar rumah, katakanlah 2 minggu, apa masalahnya?"
Saya tak pernah.
Anak yang sudah kerja juga tidak.
Pekerja yang membantu di rumah -- mereka datang pagi dan pulang sore hari -- juga tak pernah.
+++
Anak saya yang tertua sudah bekerja. Sekarang sedang pusing. Bisnis kantornya berhenti karena praktis tak beroperasi sebulan belakangan. Ada kabar akan dirampingkan. PHK. Tentu dia gelisah.
Minggu lalu, pimpinannya memanggil ke kantor. Katanya mau rapat menyusun strategi menghadapi Covid-19 ini. Padahal, hari-hari sebelumnya saya melihat dia selalu meeting pakai aplikasi "zoom" yang memungkinkan video conference.
"Kok ga online saja?"
"Ga tau nih, katanya urgent. Khawatirnya, kalau ga datang ntar kena PHK."
"Ya sudah. Kamu lebih baik berhenti saja. Resikonya besar kalau keluar rumah. Bisa saja pulangnya kamu jadi 'carrier'. Tapi yang korban papa, mama, atau yang lain. Karena kami lebih rentan. Kalau persoalan uang, biar papa cari jalan keluarnya."
Nah, cara seperti yang saya lakukan itulah yang diperlukan untuk mensukseskan pembatasan sosial. Saya melakukannya kepada anak yang sudah bekerja. Tidak dalam bentuk pilihan. Tapi instruksi. Setelah itu baru berkompromi tentang kebutuhan mendasar yang harus ditangani.
"Bikin daftarnya nak, apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi jika tak terima gaji lagi."
Maka keluarlah daftar sejumlah cicilan. Di antaranya untuk kendaraan yang digunakan sehari-hari ke kantor.
+++
Hal-hal demikian yang harus dicarikan jalan keluarnya oleh Pemerintah (pakai huruf besar, P). Mereka yang dimandatkan konstitusi untuk mengurus negara ini. Entah tingkat pusat atau daerah. Dengan biaya yang mereka ambil dari pajak yang dikutip. Juga kekayaan Negara kita lainnya yang mereka kelola.
