Masa jabatan Joko Widodo tak sampai 2 tahun lagi. Pertengahan tahun 2018 ini pun sudah dapat dipastikan apakah beliau sungguh terlibat dalam kontestasi pemilihan Presiden Republik Indonesia 2019-2024. Bahwa PDIP baru saja menyatakan diri untuk mencalonkannya --- menyusul partai lain yang terang-terangan maupun malu-malu kucing telah terlebih dahulu menyatakan hal yang sama --- tak pernah menjadi agenda beliau.
Joko Widodo --- dalam kapasitas sebagai Presiden maupun Kepala Negara periode 2014-2019 yang diamanahkan Indonesia --- hanya ingin mengerjakan hal yang bisa dan mampu dia lakukan untuk kebaikan dan masa depan bangsa.
Akrobat Partai Golkar
Dengan kata lain, pernyataan PDIP untuk mencalonkannya kembali kemarin, bukan sebuah negosiasi atau politik dagang sapi. Semua jelas terlihat pada pergantian kabinet terakhir. Yakni ketika Idrus Marham (Golkar) diangkat sebagai Menteri Sosial Kabinet Kerja yang dipimpinnya, mengganti Khofifah Indar Parawansa (PKB). Padahal, Airlangga Hartanto yang sebelumnya (2016) telah diangkat sebagai Menteri Perindustrian, tetap bercokol di sana meski kini menjabat sebagai Ketua Umum Golkar.
Dia menggantikan Setya Novanto yang menjadi tersangka dan dibui KPK karena tersangkut mega skandal korupsi e-ktp. Peristiwa itu istimewa, karena Joko Widodo secara jelas dan tegas menyampaikan pesan di awal kepemimpinannya, bahwa semua menteri dan pimpinan lembaga pemerintah yang diangkat membantu, tak diperkenankan merangkap jabatan sebagai pengurus harian partai politik.
Joko Widodo sangat mengerti kapan dan bagaimana menggunakan kekuasaan dan wewenangnya sebagai Presiden dan Kepala Negara. Beliau santun tapi sesungguhnya tidak bisa diintervensi siapa pun. Kebijakan dan keputusan yang diambilnya semata didasari pertimbangan untuk menuntaskan kerja, kerja, dan kerja hingga masa kepemimpinan yang diamanahkan berakhir tahun 2019 nanti.
Joko Widodo sangat mengerti jika Golkar berada pada titik nadir setelah Setya Novanto sempat mangkir dari panggilan KPK, menyembunyian diri, tapi akhirnya 'tertangkap basah' juga. Drama 'pelarian' itu anti klimaks ketika mobil yang ditumpangi bersama kroninya 'menabrak' tiang listrik.
Citra butuk Golkar semakin menjadi ketika ditambah dengan sederet kasus pidana korupsi yang menjerat kader-kadernya di berbagai lembaga tingkat pusat hingga daerah. Walau fenomena yang sama juga terjadi pada (hampir) semua partai politik yang ada dan berkuasa hari ini, partai warisan Orde Baru itu memang perlu dan membutuhkan kerja keras untuk mempertahankan, bahkan merebut kembali pengagum dan pengikutnya yang kecewa.
Patut diduga, mantan Gubernur Jakarta dan Walikota Solo itu, juga memaklumi kekuatan organisasi dan jaringan Golkar yang memang terbukti solid dan matang menghadapi pasang-surut politik Indonesia. Bermusuhan dengan mereka adalah tindakan konyol. Memberi ruang untuk membenahi diri dan bangkit kembali adalah langkah bijak dan cerdas. Tapi semua itu semata untuk mendukung penuntasan cita-cita dan kerjanya hingga 2019. Tanpa negosiasi dan politik 'dagang sapi' untuk dicalonkan sebagai Presiden Republik Indonesia 2019-2024.
Kekonyolan PDIP
Joko Widodo juga tak pernah menganggap tingkah dan laku Anies Baswedan --- Gubernur DKI yang pernah duduk di Kabinet Kerja pertamanya tapi kemudian diberhentikan di tengah jalan --- sebagai soal pribadi.
