Meureudu -- Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menanyakan kepada Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi perihal penerapan barcode BBM di kabupaten itu. Diketahui, Mualem ingin menghapus penerapan kode batang (QR) itu di Aceh karena dinilai hanya mengakibatkan konflik antara petugas SPBU dan konsumen.
Pertanyaan dengan nada bercanda itu dilontarkan Mualem sesaat sebelum ia memberikan sambutan di atas podium di Gedung DPRK Pidie Jaya, setelah melantik Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi dan wakilnya Hasan Basri, Selasa, 18 Februari 2025.
Pak Bupati, barcode [BBM] mantong (masih) berlaku [di SPBU Pidie Jaya]?" tanya Mualem.
"Meunyoe mantong (kalau masih), Pak Kapolda kuyue (saya suruh) [pasang] police line eunteuk (nanti)," canda Mualem disambut tawa hadirin.
Di acara itu juga hadir Kapolda Aceh Irjen Achmad Kartiko, Ketua DPRA Zulfadli, Ketua Umum PAS Aceh Tu Bulqaini, para anggota DPR RI asal Aceh seperti Samsul Bahri (Tiyong) dan Haji Ruslan Daod (HRD). Hadir juga eks Kapolda Aceh (2014-2016) Irjen (Purn) Muhammad Husein Hamidi yang disebut Mualem sebagai "asoe lhok" Pidie Jaya.
Dalam sambutannya, Mualem kembali mengulang pesan senada kepada bupati dan wali kota yang ia lantik sebelumnya. Di antaranya, menjaga kekompakan antara eksekutif-legislatif-Forkopimda, melibatkan akademisi dalam program pembangunan, dan dukungan serta doa ulama.
Kepada Sibral dan Hasan, ia juga berpesan agar amanah rakyat yang telah memilih mereka berdua dijaga dengan sebaik-baiknya. "Pak Bupati, jangan seperti kacang lupa dengan kulitnya. Semoga menjadi pemimpin amanah dan bijaksana dalam mengemban tugas selama lima tahun ke depan," ujar Mualem.
Dia juga menanggapi permintaan Sibral yang sebelumnya memohon dukungan kepada Gubernur Aceh dan SKPA untuk menyukseskan MTQ Aceh ke-47 di Pidie Jaya pada Oktober mendatang.
"Pemerintah Aceh sudah membantu Rp20 miliar untuk kegiatan MTQ di Pidie Jaya tahun 2025 ini, tahun lalu juga telah disalurkan sebesar Rp15 miliar," sebut Mualem.
Selain itu, Sibral didampingi Hasan juga meminta Mualem membantu keduanya dalam menentukan arah kebijakan untuk pembangunan Pidie Jaya.
