Bagaimana Kondisi Perekonomian Dunia Saat Pandemi COVID-19?

Infeksi virus Corona disebut COVID-19 (Corona Virus Disease 2019). Pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dalam waktu beberapa bulan saja ke hampir seluruh negara, termasuk Indonesia. Karena hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka untuk mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia, diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengurangi penyebaran virus ini.

Pandemi Covid-19 sudah 1 tahun di Indonesia sejak pemerintah mengonfirmasi infeksi korona pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Hal tersebut tak hanya menciptakan krisis kesehatan masyarakat, pandemi Covid-19 secara nyata juga mengganggu aktivitas ekonomi nasional. Keputusan pemerintah dalam menerapkan PSBB sangat berdampak serius bagi proses produksi, distribusi dan kegiatan ekonomi lainnya. Tingkat perekonomian di Indonesia memburuk dan tingkat kemiskinan dan pengangguran sangat meningkat karena banyaknya karyawan yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

Presiden Indonesia melakukan upaya untuk meningkatkan kembali ekonomi Indonesia dengan cara memberlakukan 3T, 3M, dan PPKM. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memprediksikan bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh 4,9% di tahun 2021. Berdasarkan survei OECD tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan kembali naik menjadi 5,4% pada tahun 2022. Sekretaris Jenderal OECD, Angel Gurria mengatakan bahwa pemulihan ekonomi di Indonesia akibat pandemi akan berlangsung secara bertahap dan tergantung pada penanganan di sektor kesehatan dan juga program vaksinasi Covid-19.

Dibandingkan dengan Indonesia, negara lain mengalami kontraksi ekonomi yang lebih dalam. Singapura mengalami kontraksi ekonomi minus 5,8% dan Filipina minus 9,5%. Lalu, negara maju seperti Amerika Serikat minus 3,5%, Jerman minus 5%, Rusia minus 3,1%, Prancis minus 8,4%, dan Italia minus 8,8%. Tetapi, ada juga sejumlah negara yang mampu tumbuh positif seperti Vietnam 2,9% dan China sebesar 2,3% pada tahun 2020. Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksikan ekonomi China dapat tumbuh 8,1% dan ekonomi Amerika Serikat dapat tumbuh 5,1% pada tahun 2021.

Pada Januari lalu, Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksikan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2021 ini sebesar 5,5%. Okamoto pun mengatakan bahwa IMF akan memperbarui prediksinya dalam laporan Outlook Ekonomi Dunia pada bulan April ini. Menurut OECD, kegiatan pada banyak sektor sudah mulai meningkat dan bahkan sudah bisa beradaptasi dengan pembatasan aktivitas yang diterapkan di seluruh dunia. Kemudian, ada vaksinasi yang akan meningkatkan pemulihan.

Pemerintah juga telah memberikan paket stimulus berupa uang senilai 1,9 triliun USD (26.600 triliun rupiah dengan kurs Rp. 14.000) untuk Amerika Serikat yang bisa meningkatkan aktivitas ekonomi. 

Salah satu yang termasuk di dalam stimulus tersebut adalah bantuan sosial untuk penduduk Amerika Serikat senilai 1.400 USD atau sekitar Rp 19,6 juta per orang. Bantuan tersebut akan diberikan kepada penduduk yang telah memenuhi syarat yang berlaku, yaitu bantuan sebesar 1.400 USD tersebut diberikan kepada penduduk dengan pendapatan sebesar 75.000 USD per tahun untuk per kepala dan sebesar 150.000 USD untuk pasangan. 

Lalu, untuk penduduk yang mempunyai pendapatan lebih tinggi akan mendapatkan bantuan dengan jumlah yang lebih sedikit. Tapi perlu diketahui bahwa bantuan tersebut hanya diberikan kepada penduduk dengan pendapatan maksimal 80.000 USD per tahun untuk per individu dan sementara untuk pasangan maksimal 160.000 USD.

China menjadi satu-satunya negara yang paling awal terjangkit Covid-19 tetapi juga mampu menjadi negara pertama yang keluar dari krisis ekonomi dan kesehatan. 

Ada beberapa cara memulihkan dan meningkatkan perekonomian suatu negara yang dilakukan oleh China dan dapat ditiru oleh negara lain, yaitu meningkatkan rasio defisit, menerbitkan obligasi pemerintah khusus untuk melawan COVID-19 dan menambah penerbitan obligasi pemerintah daerah serta membuat kebijakan fiskal memainkan perannya. 

Lalu, membantu kalangan usaha, khususnya UMKM untuk melewati kesulitan dengan memotong pajak serta menurunkan biaya dan sewa rumah. Menjaga stabilitas dan kompetensi rantai industri dan rantai suplai, pemotongan rasio cadangan wajib, penurunan suku bunga dan reloans harus sepenuhnya dimanfaatkan untuk memastikan likuiditas yang wajar dan memadai, dan melepaskan potensi konsumsi dan investasi agar memperluas permintaan domestik.