Pembangunan, selama ini selalu dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur yang meliputi gedung-gedung, bangunan-bangunan yang keseluruhannya hanya berupa fisik / terlihat mata semata, memang presepsi ini tidaklah salah karena sudah terlanjur melekat di pemikiran masyarakat mayoritas semenjak Orde Baru, khususnya program pembangunan REPELITA yang cenderung berorientasi infrastruktur semata[1].
Namun, untuk periode saat ini kiranya sudah saatnya diubah pemahaman tentang pembangunan yang sudah kelewat jadul tersebut, mengingat saat ini pembangunan sudah semakin kompleks mengikuti zaman yang cepat berubah, tidak hanya mengandalakan pembangunan infrastruktur semata namun dibarengi juga dengan pembangunan secara sosial dengan mengutamakan capacity building, pemberdayaan, dan partisipasi seluruh masyarakat agar mampu mewujudkan pembangunan menyeluruh, tidak hanya kemauan dari pemerinjtah (tear-down) saja namun juga keinginan dari masyarakat (bottom-up), baik itu dalam scope makro (negara) maupun mikro (keluarga).
Mengapa harus ada dibarengi pembangunan sosial?
Sebelum menjawab pertanyaan itu, ada baiknya kita melakukan flashback sejarah program-program pembangunan, tepatnya pada masa Orde Baru masih berkuasa dimana program kebijakan semua telah dirancang oleh negara dan masyarakat tidak perlu tahu atau berpartisipasi dalam rancangan tersebut, jika ada partisipasi langsung hanyalah dalam menjalankan program tersebut dan tidak boleh mengkritik dalam proses program berlangsung dan tidak perlu tahu latar belakang dibuatnya program tersebut, contoh tersebut merupakan contoh yang telah memberdayakan namun belum sampai dalam tahap partisipasi, kalaupun ada hanyalah bersifat semu dan ABS[2].
Saat ini, arah pembangunan sudah berbeda jauh dengan era Orde Baru yang terlalu state-dominant, dengan adanya peruahan baik itu dari iklim politik maupun desakan arus globalisasi mau tak mau harus mengganti pola pembangunan yang lebih “manusiawi” dengan 3 dasar yaitu capacity building, pemberdayaan, serta partisipasi masyarakat.
Pentingnya pembangunan sosial dalam segala pembangunan
Salah satu elemen dari pembangunan sosial yaitu capacity building, yaitu meningkatkan kemampuan daya saing bagi masyarakat, hal ini tidak semata pekerjaan rumah pemerintah semata namun juga PR bagi masyarakat juga bagaimana bisa bersaing dalam arus kompetisi globalisasi yang ketat, apakah dengan penguasaan bahasa asing, penguasaan skill atau lainnya yang bisa menjadi nilai lebih seseorang, apalagi Indonesia pada 2015 masuk dalam ASEAN Economic Community atau lebih familier yaitu MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Saat ini dibutuhkan kerjasama pemerintah dengan masyarakat indonesia dalam menunjukkan kemampuan kekuatan ekonomi kita. Jika akhirnya tidak bisa bersaing di ASEAN, minimal bisa berjaya di negara sendiri.
Empowerment (pemberdayaan) merupakan elemen kedua dalam pembangunan sosial, dalam segi ini lebih banyak PR bagi pemerintah sebagai penggerak utama, jadi yang lebih berperan dalam hal ini pemerintah sebagai policy-maker . Masyarakat dalam hal ini berperan sebagai penggerak sekunder dan diwujudkan dalam bentuk seperti kritikan,opini, dan masukan bagi pemerintah.
Masyarakat boleh juga melakukan program pemberdayaan, mengingat hal ini tidak terlalu kaku yang harus dilakukan oleh satu pihak saja, namun masih mempunyai batasan karena bukan sebagai policy-maker, individu[3] yang memberdayakan masyarakat lainnya/ sesamanya biasanya sudah mempunyai capital, baik social capital dan economic capital sendiri yang sudah diakui dan diterima oleh nilai-nilai di lingkungan sosial sekitar namun bukan sebagai policy-maker, karena itu maka pada awalnya dipastikan akan dapat tanggapan beragam karena.
Elemen tentang capacity building dengan empowerment saling terkait satu sama lain dikarenakan dengan adanya pemberdayaan (empowerment) akan terjadi peningkatan daya saing sebagai modal menghadapi globalisasi.
Dalam mewujudkan pembangunan sosial secara komplit, maka diperlukan peningkatan partisipasi, baik itu masyarakat maupun pemerintah dalam hal ini instasi terkait yang berhubungan, partisipasi tidak hanya sekedar partisipasi aktif masyarakat dalam menyuarakan uneg-uneg mereka namun dari pemerintah juga jemput bola, baik dengan cara inspeksi langsung mendadak maupun terencana atau yang sedang menjadi tren saat ini yaitu blusukan[4].
